La Ode Butolo Tepis Isu Penghapusan TPP ASN di Mubar

- Jurnalis

Selasa, 19 Maret 2024 - 12:29 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi TPP ASN (Foto: FNews.id)

Ilustrasi TPP ASN (Foto: FNews.id)

MUBAR, FNEWS.id – Pj Bupati Mubar La Ode  Butolo menepis isu yang menyebut dirinya akan menghapus TPP ASN di Kabupaten Muna Barat (Mubar).

Isu ini kembali mencuat setelah ada pergantian Pundak kepemimpinan dari Dr Bahri ke La Ode Butolo. Banyak yang menduga Pj Bupati Mubar La Ode  Butolo akan menghapus kebijakan mantan Pj Bupati Mubar Dr Bahri, salah satunya terkait pemberian TPP ASN pada tahun 2022-2023 lalu. 

La Ode Butolo menepis isu yang beredar dikalangan ASN Mubar tersebut. Bahkan menegaskan kepada seluruh ASN agar tidak risau dengan isu yang beredar dan berjanji akan membayarkan TPP ASN Mubar pada bulan April mendatang.

Baca Juga:  Seleksi Sespimma dan S-1 STIK Polda Sultra di Umumkan

“Saat ini TPP masih diverifikasi oleh Kemendagri. Saya telah perintahkan agar segera dibayar kan, semoga bulan April mendatang atau sebelum lebaran telah cair,” ujarnya, Senin (18/3/2024).

Hal senada juga disampaikan Kepala BKAD Muna Barat La Ode Muhammad Taslim yang menyebut bahwa Pemda Mubar telah menyiapkan anggaran untuk pembayaran TPP ASN sebesar Rp 43 milia, dimana hal tersebut sesuai realisasi pembayaran TPP 2023 lalu yang setiap bulannya berkisar Rp 2 miliar.

Meski demikian, Taslim juga mengaku bahwa dalam hal TPP ASN pihaknya masih melakukan perbaikan dan akan diusulkan kembali di Kemendagri.

Baca Juga:  Memilih Kotak Kosong, Simbol Perlawanan atau Skenario Pembegalan Demokrasi?

“Masih ada perbaikan, dan kita kembali ajukan ke Kemendagri,” ujarnya.

Sebelumnya, Kabag Ortala Setda Muna Barat, Mukhtar mengatakan, TPP ASN saat ini masih dipersiapkan secara regulasi dan menyampaikan secara aplikasi. Sehingga jika keluar rekomendasi dan persetujuan Kemendagri, pihak Pemda tinggal mengurus pencairan.

Mukhtar bilang, untuk besarannya, Sekda sebesar Rp 10 juta, kepala OPD sebesar Rp 6 juta, tetapi ada penambahan Rp 1 juta untuk dinas teknis seperti keuangan, Bappeda, Inspektorat, kemudian kepala bidang sebanyak Rp 4 juta, Kepala seksi sebanyak Rp 2 juta, dan staff sebanyak Rp 1 juta.

“Untuk Kabag di Setda Muna Barat juga ada tambahan Rp 1 juta,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel fnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Komisioner KPU RI Imbau Penyelenggara Pilkada Waspadai Potensi Pelanggaran Administrasi
Kampanye ASR di Pomalaa, Tekankan Persatuan dan Kesejahteraan untuk Sultra
ASR-Hugua Gelar Kampanye Terbatas di Kolaka Utara, Janji Pimpin Sultra Tanpa Diskriminasi
ASR-Hugua Andalkan Program ‘MANTU’ untuk Dorong Ekonomi Kolaka
Tomas dan DPC Gerindra Kolaka Suarakan Dukungan untuk ASR di Kampanye Watubangga
Dukungan Warga Rante Angin Mengalir Untuk ASR dalam Pilkada Sultra
Ketua Bawaslu Sultra Dorong Gugus Tugas Cegah Pelanggaran sejak Dini
KPU Sultra Gelar Rakor Pembentukan Gugus Tugas Pengawasan Iklan Kampanye Pilkada 2024
Berita ini 196 kali dibaca

Berita Terkait

Rabu, 6 November 2024 - 23:54 WIB

Komisioner KPU RI Imbau Penyelenggara Pilkada Waspadai Potensi Pelanggaran Administrasi

Rabu, 6 November 2024 - 22:40 WIB

Kampanye ASR di Pomalaa, Tekankan Persatuan dan Kesejahteraan untuk Sultra

Rabu, 6 November 2024 - 20:43 WIB

ASR-Hugua Gelar Kampanye Terbatas di Kolaka Utara, Janji Pimpin Sultra Tanpa Diskriminasi

Rabu, 6 November 2024 - 20:14 WIB

ASR-Hugua Andalkan Program ‘MANTU’ untuk Dorong Ekonomi Kolaka

Rabu, 6 November 2024 - 20:00 WIB

Tomas dan DPC Gerindra Kolaka Suarakan Dukungan untuk ASR di Kampanye Watubangga

Berita Terbaru