KENDARI, FNEWS.ID – Dalam debat terakhir pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), isu penegakan hukum di sektor pertambangan menjadi fokus utama. Calon Wakil Gubernur Hugua, yang berpasangan dengan Andi Sumangerukka (ASR), menegaskan komitmennya untuk menciptakan tata kelola pertambangan yang berkeadilan dan ramah lingkungan.
Hugua menyoroti dampak luas korupsi dalam sektor pertambangan, khususnya terhadap lingkungan. Ia menyatakan bahwa isu lingkungan tidak bisa dipisahkan dari budaya dan sumber daya alam yang menjadi aset daerah. Menurutnya, langkah utama dalam menghadapi tantangan ini adalah dengan memberikan edukasi kepada penambang dan masyarakat di sekitar area pertambangan.
“Penegakan hukum harus berlandaskan tiga prinsip utama: keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Masyarakat terdampak harus mendapatkan perlindungan hukum yang tegas karena mereka adalah pihak pertama yang merasakan dampak negatif,” ujar Hugua dalam debat tersebut.
Hugua juga menekankan pentingnya pelibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan kegiatan pertambangan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Ia meyakini, keterlibatan masyarakat dapat meminimalkan dampak negatif sekaligus memastikan kebijakan yang diterapkan benar-benar berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
“Pasangan ASR-Hugua berkomitmen untuk mengawal kebijakan yang tidak hanya mendukung keberlanjutan lingkungan tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Bumi Anoa, Sulawesi Tenggara,” tambahnya.
Langkah konkret yang diusulkan pasangan ini diharapkan mampu menciptakan tata kelola pertambangan yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan lingkungan dan sosial secara holistik. Dengan pendekatan ini, ASR-Hugua optimis mampu membawa perubahan signifikan bagi sektor pertambangan di Sulawesi Tenggara.
Penulis : Rizal
Editor : Redaksi
