JAKARTA, FNEWS.id – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menghadiri acara peringatan HUT DJPK Ke-23 yang terselenggara di Aula Nagara Dana Rakca, pada Kamis (11/01/2024).
Pada kesempatan tersebut, Sri Mulyani mengingatkan bahwa Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) sebagai salah satu unit eselon I di bawah Kementerian Keuangan memiliki peranan yang sangat penting bagi hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah karena DJPK memiliki tugas untuk melaksanakan transfer keuangan ke daerah.
Sebagaimana dilansir dari https://www.kemenkeu.go.id, Sri Mulyani mengatakan bahwa negara akan memiliki pemikiran yang terus berkembang mengenai pola hubungan keuangan pusat dan daerah dan DJPK sebagai bagian penting dari institusi yang berperan sebagai perimbang keuangan harus mampu melihat serta menyesuaikan dengan dinamika itu.
“DJPK harus menjadi institusi unit yang punya intelektual leadership, banyak melakukan data analitik, dan membuat kajian karena satu yang saya harapkan konsistensi (dari prinsip) money follow function. Ini harus terus diasah dalam dinamika yang semakin banyak,” kata Sri Mulyani.
Lebih lanjut ia menegaskan bahwa para jajaran Ditjen Perimbangan Keuangan harus terus memegang semboyan Bhineka Tunggal Ika.
“Your job adalah mewujudkan kebersamaan Indonesia untuk di semua daerah harus makmur bersama, harus maju secara adil, dan ini harus bisa diatasi sebagian (melalui) oleh transfer ke keuangan yang harus menjawab kemakmuran dan keadilan serta pelayanan dasar yang kualitasnya harus sama,” imbuh Menkeu.
Pada HUT DJPK yang ke-23, Sri Mulyani mengajak seluruh jajaran untuk terus membulatkan tekad dan terus melakukan kerja sama dan sinergi dengan semua pihak. Kerja sama yang dibangun ini menjadi satu keharusan karena mencari solusi bersama jauh lebih efektif untuk membangun Indonesia.
“Selamat bekerja dan jaga integritas. Jaga sikap anda, dan jaga terus pikiran dan hati nurani anda untuk terus terusik supaya terus mencari solusi yang benar untuk kita bisa terus mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, sejahtera dan beradab,” pesan Menkeu.
