FNEWS.ID – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Muna tahun 2024 mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Muna.
Ketua DPRD Muhammad Rahim, S.I.Kom menegaskan pentingnya transparansi dalam proses seleksi guna menjaga kepercayaan publik.
“Kami tidak ingin mendengar ada praktik kotor seperti nepotisme atau jual beli jabatan. Seleksi ini harus dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa intervensi,” tegas Rahim dalam keterangannya kepada fnews.id, Selasa (10/12/2024).
Rahim menyoroti potensi intervensi yang dapat mencederai integritas seleksi dan menghilangkan kepercayaan masyarakat. Ia menyatakan DPRD Muna akan memantau setiap tahapan proses seleksi untuk memastikan pelaksanaannya sesuai aturan.
Menurutnya, seleksi PPPK tidak hanya soal memilih pegawai terbaik, tetapi juga menjadi ujian integritas bagi pemerintah daerah dan panitia seleksi.
“Proses yang transparan akan menghasilkan pegawai berkualitas sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.
Rahim juga mengajak masyarakat untuk aktif memantau proses seleksi dan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan.
“Partisipasi publik adalah kunci menciptakan sistem yang akuntabel. Jangan biarkan ketidakadilan terjadi,” serunya.
Selain transparansi, Rahim meminta perhatian khusus terhadap kuota seleksi, terutama untuk tenaga honorer yang telah lama mengabdi.
“Kasihan bagi mereka yang sudah bertahun-tahun mengabdi jika akhirnya hilang dari daftar,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya memperjuangkan tenaga kesehatan yang belum terakomodasi, dengan harapan mereka dapat diprioritaskan pada tahap berikutnya.
Rahim turut meminta pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kondisi daerah seperti Muna, yang memiliki beban belanja pegawai tinggi. Ia berharap di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming, kesejahteraan tenaga kesehatan dapat menjadi perhatian selain guru.
“Peningkatan kesejahteraan tidak hanya untuk guru, tetapi juga tenaga kesehatan sebagai bagian penting dari pelayanan masyarakat,” tegas Rahim.
Rahim menyebutkan bahwa seleksi PPPK 2024 harus menjadi momentum untuk memperbaiki tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan.
“Hasil yang baik selalu dimulai dari proses yang baik. Mari kita tunjukkan bahwa Muna mampu melaksanakan seleksi ini dengan penuh integritas,” pungkasnya.
