Pemprov Sultra Keluarkan SE Aturan Jam Kerja ASN Selama Ramadan

- Jurnalis

Minggu, 10 Maret 2024 - 06:31 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Sekda Sultra, Asrun Lio (Foto: Istimewa)

Sekda Sultra, Asrun Lio (Foto: Istimewa)

KENDARI, FNEWS.id – Menjelang Bulan Suci Ramadan 1445 Hijriah/2024 Masehi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) menetapkan aturan hari dan jam kerja untuk ASN d lingkup kerjanya.

Aturan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor : 000.5.3.1/1087 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Bulan Ramadan 1445 Hijriah di Lingkungan Pemprov Sultra ini, merujuk pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara.

Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra Asrun Lio mengatakan, terdapat lima hal yang perlu disampaikan terkait dengan aturan hari kerja dan jam kerja tersebut.

Baca Juga:  4 Ruas Jalan Akan Diperbaiki, Pemprov Sultra Dorong Akselerasi Pembangunan dari Kota hingga Pelosok

“Pertama, jam kerja pegawai aparatur sipil negara pada bulan Ramadhan 1445 Hijriah mengacu pada Pasal 4 ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) Perpres 21 Tahun 2023,” katanya melalui keterangannya.

Kedua, untuk lebih rincinya yakni hari dan jam kerja pada Senin-Kamis diatur pukul 08.00-15.00 Wita, sedangkan waktu istirahat pukul 12.00-12.30 Wita.

Sementara khusus untuk hari kerja pada Jumat diatur jadwalnya pukul 08.00-15.30 Wita, dengan waktu istirahat pada pukul 11.30-12.30 Wita.

“Ketiga, jumlah jam kerja efektif ASN di pemerintah provinsi selama bulan Ramadan 1445 Hijriah berjumlah 32 jam 30 menit dalam seminggu, tidak termaksud jam istirahat,” ungkapnya.

Baca Juga:  Pj Wali Kota Kendari Kumpulkan TPID, Antisipasi Inflasi Pada Bulan Ramadan 2024

Sedangkan yang keempat, untuk unit kerja pada perangkat daerah yang fungsinya memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat dapat menetapkan hari kerja dan jam kerja tersendiri.

Tentu aturan tersebut sesuai dengan keputusan kepala perangkat daerah agar terselenggaranya pelaksanaan pelayanan publik yang efektif sesuai dengan jumlah jam kerja efektif.

Olehnya itu penyampaian yang kelima yakni kepala perangkat daerah memastikan pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadan tidak mengurangi produktifitas dan pencapaian kinerja ASN.

“Hal ini juga harus dipastikan agar tidak menggangu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik,” pungkasnya.

Follow WhatsApp Channel fnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

Akademi Bisnis 11 Oktober Resmi Berdiri, Siap Cetak Sarjana Terapan Digital di Sultra
30 Tahun Berselang, Bupati Buteng Ashari Kembali ke Jatinangor: Dari Calon Praja Jadi Pelayan Rakyat
GMNI Kendari Sukses Gelar Seminar Keperempuanan dan Launching Film Dokumenter “Kongres Perempuan I”
Gubernur ASR Buka STQH ke-28 Sultra: Tegaskan Pentingnya Nilai Al-Qur’an untuk Generasi Unggul
JOTA-JOTI 2025 Siap Digelar, Pendaftaran Relawan Dibuka hingga 29 Juni
GMNI Kendari Mantap Menuju Kongres XXII di Bandung: Siap Lawan Penjajahan Gaya Baru dan Intervensi Politik!
BEM Se-Sultra Bongkar Dugaan Korupsi Tambang, Laporkan Direktur Perumda AUK ke Kejati
Kadin Sultra Dukung Percepatan Program Makan Bergizi Gratis, Targetkan 65 Titik Dapur Gizi
Berita ini 157 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 24 Juni 2025 - 20:30 WIB

Akademi Bisnis 11 Oktober Resmi Berdiri, Siap Cetak Sarjana Terapan Digital di Sultra

Minggu, 22 Juni 2025 - 19:27 WIB

30 Tahun Berselang, Bupati Buteng Ashari Kembali ke Jatinangor: Dari Calon Praja Jadi Pelayan Rakyat

Minggu, 22 Juni 2025 - 12:14 WIB

GMNI Kendari Sukses Gelar Seminar Keperempuanan dan Launching Film Dokumenter “Kongres Perempuan I”

Sabtu, 21 Juni 2025 - 23:25 WIB

Gubernur ASR Buka STQH ke-28 Sultra: Tegaskan Pentingnya Nilai Al-Qur’an untuk Generasi Unggul

Sabtu, 21 Juni 2025 - 14:12 WIB

GMNI Kendari Mantap Menuju Kongres XXII di Bandung: Siap Lawan Penjajahan Gaya Baru dan Intervensi Politik!

Berita Terbaru