FNEWS.ID, KENDARI – Wakil Gubernur (Wagub) Sulawesi Tenggara, Ir. Hugua, bersama Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Dr. Asrun Lio, turun langsung meninjau kegiatan kerja bakti massal di atas lahan milik Pemerintah Provinsi Sultra yang terletak di samping Same Hotel Kendari, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Jumat (13/6/2025).
Kegiatan ini melibatkan jajaran pemerintah daerah, mulai dari Asisten II Setda Sultra, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Kepala BPBD Sultra, serta para kepala OPD dan pegawai dari 48 instansi lingkup Pemprov Sultra. Seluruh peserta dibagi ke dalam beberapa kapling kerja untuk membersihkan dan menata lahan tersebut.
Kegiatan kerja bakti ini juga sekaligus menjadi titik awal penataan kawasan milik Pemprov Sultra agar lebih terarah, bermanfaat, dan mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga aset serta membangun sinergi dengan masyarakat.
Usai meninjau lokasi kerja bakti, Wagub dan Sekda juga menyempatkan diri mengunjungi Kantor Kelurahan Lahundape. Di sana, mereka berdiskusi dengan Lurah Lahundape, Juhardin Dema, membahas rencana penataan lahan pemerintah yang telah lama ditempati warga.
Dalam keterangannya, Wagub Hugua menjelaskan bahwa lahan tersebut merupakan aset Pemprov Sultra yang telah bersertifikat sejak tahun 1989, dan kini akan direncanakan untuk pembangunan fasilitas publik yang bermanfaat luas.
“Pak Gubernur selalu mengingatkan bahwa di atas tanah milik pemda itu ada rakyat. Maka pendekatannya harus persuasif, damai, dan menyejahterakan,” ujar Hugua.
Luas lahan yang dimaksud mencapai sekitar 4 hektar dan ke depan diproyeksikan menjadi kawasan strategis bagi pembangunan fasilitas instansi vertikal, seperti unit pelaksana teknis kementerian, kantor imigrasi, hingga lembaga kebudayaan.
“Kita kekurangan lahan untuk lembaga vertikal yang butuh kantor di ibu kota provinsi. Maka ini peluang besar untuk dimanfaatkan secara optimal,” tambahnya.
Wagub memastikan bahwa tidak akan ada penggusuran sepihak. Pemerintah akan mengedepankan pendekatan dialogis dan berkeadilan. Masyarakat akan didampingi oleh Satpol PP, notaris, serta Sekda dalam proses relokasi yang manusiawi.
“Kita akan duduk bersama, beri waktu, dan dampingi mereka cari tempat baru. Semua harus berlangsung secara adil dan bermartabat,” tegas Hugua.
Dalam diskusi di kantor kelurahan, turut dibahas pentingnya penataan lahan agar sejalan dengan rencana tata ruang dan prioritas pembangunan daerah. Pemerintah juga akan menggandeng pihak kelurahan agar pelaksanaan berjalan tertib dan berkelanjutan.
“Kami ingin aset daerah ini tertata baik dan ke depan dirawat bersama-sama dengan masyarakat,” pungkasnya.
Penulis : Novrizal
Editor : Redaksi
