CAPOT | Membaca Politik dari Balik Cerita
FNEWS.ID, POHUWATO – Papan larangan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) telah terpasang di kawasan Tomula, Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Namun, pemandangan di sekitar kawasan tersebut justru menyisakan pertanyaan yang belum terjawab: apakah larangan itu benar-benar menghentikan aktivitas pertambangan, atau hanya menjadi penanda administratif di tengah persoalan yang belum terselesaikan?
Dokumentasi lapangan pada 11 November 2026 memperlihatkan bukaan lahan yang cukup luas. Sejumlah alat berat jenis ekskavator terlihat berada di kawasan tersebut. Jalur pengerukan, tumpukan material tanah dan batu, serta genangan air juga tampak di sejumlah titik.
Gambaran visual itu memang belum cukup untuk memastikan bahwa kegiatan penambangan masih berlangsung ketika dokumentasi diambil. Namun, kondisi tersebut cukup menjadi alasan bagi instansi berwenang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Di sinilah persoalan Tomula menjadi menarik untuk dibaca lebih jauh. Sebab, ketika sebuah kawasan telah dipasangi papan larangan, publik tentu berharap ada tindakan pengawasan yang berjalan di belakangnya. Bukan sekadar papan peringatan, melainkan kepastian bahwa larangan tersebut benar-benar memiliki konsekuensi.
DARI PAPAN LARANGAN MENUJU PERTANYAAN PENGAWASAN
Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam, pemasangan papan larangan merupakan salah satu bentuk penegasan terhadap pembatasan aktivitas. Akan tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada pengawasan dan tindak lanjut.
Persoalannya, publik belum memperoleh penjelasan yang memadai mengenai dasar pemasangan plang di Tomula, status hukum kawasan, riwayat penertiban, maupun langkah pengawasan setelah larangan tersebut diberlakukan.
Apabila sebelumnya telah ditemukan dugaan pelanggaran pertambangan, bagaimana perkembangan penanganannya? Apakah lokasi telah diperiksa? Apakah kegiatan operasional sudah dihentikan? Apakah alat berat yang berada di kawasan tersebut telah diidentifikasi?
Pertanyaan ini menjadi penting karena keberadaan alat berat dan perubahan fisik lahan memperlihatkan bahwa kawasan tersebut membutuhkan perhatian serius.
Negara tidak cukup hanya menyatakan larangan. Negara juga harus memastikan larangan itu dipatuhi.
AKTOR: SIAPA YANG MEMILIKI KENDALI DI LAPANGAN?
Pembacaan CAPOT tidak berhenti pada peristiwa. Persoalan berikutnya adalah mengidentifikasi aktor yang memiliki hubungan dengan aktivitas pertambangan.
Dalam sebuah kegiatan pertambangan, terdapat kemungkinan keterlibatan berbagai pihak dengan fungsi dan kepentingan berbeda. Ada pemilik alat berat, operator, pengelola lapangan, penyedia modal, pihak yang mengatur pengangkutan material, hingga pembeli hasil tambang.
Karena itu, pemeriksaan di Tomula perlu menjawab siapa pemilik ekskavator yang berada di lokasi, siapa yang mengoperasikannya, dan siapa yang memiliki kendali terhadap kegiatan apabila ditemukan aktivitas penambangan.
Lebih jauh, perlu ditelusuri apakah terdapat pihak yang membiayai operasional, mengatur distribusi material, atau memperoleh keuntungan ekonomi dari kegiatan tersebut.
Di titik ini, penegakan hukum harus mampu membedakan antara pekerja lapangan dan pihak yang memiliki kendali maupun tanggung jawab lebih besar.
Jika dugaan pertambangan ilegal terbukti, penanganannya tidak semestinya hanya berhenti pada orang yang berada di lokasi. Rantai tanggung jawab harus ditelusuri berdasarkan bukti.
KEPENTINGAN EKONOMI DAN PERTARUHAN SUMBER DAYA ALAM
Pertambangan emas memiliki nilai ekonomi yang dapat menciptakan kepentingan besar bagi berbagai pihak. Di satu sisi, terdapat peluang keuntungan dari pengambilan dan perdagangan hasil tambang. Di sisi lain, terdapat kewajiban hukum, pengawasan negara, dan tanggung jawab terhadap lingkungan.
Ketika kegiatan pertambangan berlangsung tanpa memenuhi ketentuan perizinan, persoalannya bukan lagi semata-mata kegiatan ekonomi masyarakat. Ada dimensi tata kelola sumber daya alam yang harus diperiksa.
Siapa yang menikmati manfaat ekonomi? Siapa yang menanggung risiko kerusakan lingkungan? Siapa yang bertanggung jawab apabila terjadi pelanggaran?
Pertanyaan tersebut menjadi dasar penting untuk membaca persoalan Tomula.
Apabila keuntungan ekonomi terkonsentrasi pada pihak tertentu, sementara dampak lingkungan dan sosial harus ditanggung masyarakat sekitar, maka terdapat persoalan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam.
Namun, untuk menyimpulkan adanya pola tersebut, diperlukan penelusuran mengenai kepemilikan, pembiayaan, distribusi hasil tambang, serta dampak yang benar-benar terjadi.
JARINGAN DAN RELASI KEKUASAAN: APAKAH PENGAWASAN BERJALAN SEBANDING DENGAN AKTIVITAS DI LAPANGAN?
Persoalan PETI tidak selalu dapat dipahami hanya melalui aktivitas yang terlihat di lokasi. Penelusuran perlu diarahkan pada kemungkinan hubungan antara pemilik alat berat, operator, pemodal, pengelola, dan jaringan perdagangan hasil tambang.
Di sisi lain, terdapat institusi negara yang memiliki kewenangan dalam pengawasan pertambangan, penegakan hukum, dan perlindungan lingkungan.
Kementerian ESDM memiliki fungsi pengawasan sektor pertambangan sesuai kewenangannya. Kepolisian bertanggung jawab terhadap penanganan dugaan tindak pidana. Pemerintah daerah dan instansi lingkungan hidup memiliki peran sesuai pembagian kewenangan dalam pengawasan serta penanganan dampak lingkungan.
Hubungan antarpihak ini perlu diuji melalui dokumen, keterangan resmi, dan pemeriksaan lapangan.
Apakah koordinasi antarlembaga telah berjalan? Apakah hasil pengawasan ESDM telah ditindaklanjuti aparat penegak hukum? Apakah pemerintah daerah mengetahui perkembangan kondisi kawasan?
Belum ada dasar yang cukup untuk menyimpulkan adanya pembiaran ataupun keterlibatan pihak tertentu. Namun, ketiadaan informasi yang jelas mengenai tindak lanjut pengawasan membuat pertanyaan publik semakin relevan.
PETA KEKUATAN: SIAPA BERWENANG, SIAPA MENGENDALIKAN, DAN SIAPA BERTANGGUNG JAWAB?
Dalam membaca persoalan Tomula, terdapat tiga lapisan kekuatan yang perlu dibedakan.
Pertama, kekuatan regulasi dan kewenangan negara. Kementerian ESDM dan institusi terkait memiliki tanggung jawab sesuai kewenangannya untuk memastikan kegiatan pertambangan berjalan berdasarkan ketentuan hukum.
Kedua, kekuatan operasional dan ekonomi. Pihak yang memiliki alat berat, modal, kemampuan mengatur kegiatan, dan akses distribusi material dapat memiliki pengaruh terhadap berlangsungnya aktivitas pertambangan.
Ketiga, kekuatan sosial dan lingkungan. Masyarakat sekitar menjadi pihak yang berkepentingan terhadap kepastian hukum, keselamatan lingkungan, serta keberlanjutan ruang hidup mereka.
Ketiga lapisan ini memperlihatkan bahwa persoalan Tomula tidak cukup diselesaikan melalui pemasangan papan larangan.
Yang perlu dipastikan adalah apakah kekuatan regulasi negara benar-benar mampu mengendalikan aktivitas ekonomi yang berlangsung di lapangan.
Jika ditemukan kegiatan penambangan tanpa izin, aparat harus mengungkap siapa yang bertanggung jawab. Jika ditemukan dampak lingkungan, pemerintah harus memastikan adanya pemeriksaan dan penanganan yang sesuai.
SKENARIO TOMULA: TIGA KEMUNGKINAN YANG PERLU DIUJI
Dari kondisi yang terdokumentasi, terdapat tiga kemungkinan perkembangan yang perlu menjadi perhatian.
Pertama, aktivitas pertambangan memang telah dihentikan, sementara alat berat dan bekas pengerukan yang terlihat merupakan bagian dari kondisi sebelumnya. Jika demikian, pemerintah perlu menjelaskan langkah pengawasan dan memastikan tidak terjadi aktivitas kembali.
Kedua, terdapat kegiatan operasional yang masih berlangsung meskipun papan larangan telah dipasang. Jika kemungkinan ini terbukti, aparat perlu melakukan penindakan sesuai ketentuan hukum.
Ketiga, terdapat persoalan tata kelola yang lebih luas, mulai dari status perizinan, pengawasan, kepemilikan alat berat, hingga rantai distribusi hasil tambang. Kemungkinan ini membutuhkan investigasi lanjutan dengan dukungan dokumen dan keterangan berbagai pihak.
Ketiga skenario tersebut bukan kesimpulan atas kondisi Tomula. Semuanya merupakan arah pemeriksaan yang perlu dibuktikan melalui verifikasi lapangan.
UJIAN TERHADAP KETEGASAN NEGARA
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta perubahan ketentuan melalui peraturan perundang-undangan berikutnya, mengatur kewajiban perizinan dan ketentuan pidana di sektor pertambangan.
Pasal 158 UU Minerba mengatur ancaman pidana terhadap kegiatan penambangan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam ketentuan perizinan yang berlaku.
Karena itu, apabila pemeriksaan membuktikan adanya kegiatan PETI, aparat penegak hukum harus mengambil tindakan sesuai ketentuan hukum.
Polres Pohuwato dan Polda Gorontalo perlu segera melakukan pengecekan lapangan, mengidentifikasi alat berat, memeriksa status operasional, dan menelusuri pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Kementerian ESDM juga perlu membuka informasi mengenai dasar pemasangan papan larangan, status pengawasan kawasan, serta tindak lanjut yang telah dilakukan.
Pemerintah Kabupaten Pohuwato bersama instansi lingkungan hidup perlu memastikan kondisi lahan, kualitas air, dan kemungkinan dampak kegiatan pertambangan melalui pemeriksaan teknis.
Pada akhirnya, Tomula bukan hanya persoalan papan larangan dan ekskavator. Ini adalah persoalan mengenai siapa yang mengendalikan sumber daya alam, bagaimana negara menjalankan kewenangannya, dan sejauh mana hukum mampu menjangkau pihak yang bertanggung jawab.
Sebab, ketika papan larangan telah berdiri, publik berhak menuntut lebih dari sekadar simbol. Publik membutuhkan kepastian mengenai aktivitas di lapangan, kejelasan pihak yang bertanggung jawab, dan bukti bahwa pengawasan negara benar-benar berjalan.
Tomula sedang menghadirkan satu pertanyaan besar: apakah larangan negara benar-benar memiliki kekuatan untuk menghentikan aktivitas yang dilarang, atau justru masih menyisakan ruang bagi persoalan pertambangan yang belum terselesaikan?
Dokumentasi lapangan: Tomula, Kabupaten Pohuwato, 11 November 2026.
CATATAN REDAKSI: Artikel ini merupakan analisis berdasarkan dokumentasi visual dan informasi awal yang diterima redaksi. Keberadaan alat berat dan kondisi fisik kawasan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya aktivitas penambangan pada saat dokumentasi diambil ataupun tindak pidana PETI. Status perizinan, aktivitas operasional, identitas pemilik alat berat, jaringan ekonomi, dan pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan verifikasi. Redaksi membuka ruang klarifikasi dan hak jawab kepada Kementerian ESDM, Pemerintah Kabupaten Pohuwato, Polres Pohuwato, Polda Gorontalo, serta seluruh pihak yang berkaitan dengan kegiatan pertambangan di kawasan Tomula.
