Jokowi, Bombana, Pabrik Gula, dan Pertanyaan tentang Apakah Manfaat Pembangunan Berubah Menjadi Modal Politik di Sulawesi Tenggara
KENDARI – Sulawesi Tenggara menyimpan paradoks politik yang menarik. Pada Pilpres 2014, Joko Widodo-Jusuf Kalla menang dengan 54,90 persen suara di provinsi ini. Lima tahun kemudian, Jokowi-Ma’ruf Amin justru turun menjadi 39,75 persen, sementara Prabowo-Sandiaga memperoleh 60,25 persen. Dengan kata lain, keunggulan Jokowi pada 2014 berbalik menjadi kekalahan sekitar 20,5 poin persentase terhadap Prabowo pada 2019. (Antara News)
Di Kabupaten Bombana sendiri, rekap yang dimuat dalam dokumen kepolisian berdasarkan hasil pleno KPU Sultra mencatat Jokowi-Ma’ruf memperoleh 36.815 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga 48.341 suara pada 2019. Dengan total suara sah 85.156, Jokowi berada di sekitar 43,2 persen, sedangkan Prabowo sekitar 56,8 persen. (BIDHUMAS POLDA SULTRA)
Padahal, beberapa tahun setelah Pemilu 2019, berbagai proyek besar pemerintah pusat hadir atau mulai memperlihatkan hasilnya di Sulawesi Tenggara, termasuk Pabrik Gula PAG di Bombana, Jembatan Teluk Kendari, Bendungan Ameroro, dan program Inpres Jalan Daerah. (Presiden RI)
Pertanyaannya kemudian menjadi lebih menarik:
Apakah pembangunan yang datang kemudian benar-benar mengubah persepsi politik masyarakat terhadap pemerintah pusat?
KITA MULAI CERITANYA
Ada paradoks dalam politik pembangunan Indonesia.
Jalan dibangun.
Jembatan berdiri.
Bendungan diresmikan.
Pabrik dibuka.
Lapangan kerja dijanjikan.
Investasi triliunan rupiah masuk.
Tetapi suara pemilih tidak selalu bergerak mengikuti grafik pembangunan.
Sulawesi Tenggara adalah salah satu contoh yang menarik.
Pada 2014, pasangan Jokowi-Jusuf Kalla memenangkan Sultra dengan 622.217 suara atau 54,90 persen. Pada 2019, Jokowi-Ma’ruf hanya memperoleh sekitar 555.664 suara atau 39,75 persen, sementara Prabowo-Sandiaga mencapai 842.117 suara atau 60,25 persen. (Antara News)
Dengan demikian, persoalan politik Sultra tidak sesederhana:
pembangunan naik = suara pemerintah naik.
Ada variabel lain yang bekerja.
Dan di tengah persimpangan itu berdiri sebuah proyek yang sangat simbolik:
Pabrik Gula PT Prima Alam Gemilang di Bombana.
FAKTA
- Jokowi pernah menang di Sultra
Pada Pilpres 2014, Jokowi-JK memperoleh 622.217 suara di Sulawesi Tenggara, mengungguli Prabowo-Hatta yang memperoleh 511.134 suara. Persentasenya 54,90 persen berbanding 45,10 persen. (Antara News)
- Lima tahun kemudian keadaan berbalik
Dalam Pilpres 2019, pasangan Jokowi-Ma’ruf memperoleh 555.664 suara, sedangkan Prabowo-Sandiaga 842.117 suara. KPU mencatat selisih 286.453 suara untuk keunggulan Prabowo. (Kota Kupang KPU)
Dengan demikian, dukungan elektoral Jokowi di Sultra turun sekitar 15,15 poin persentase dibanding 2014, menurut perbandingan Puskapol UI berbasis hasil resmi pemilu. (Puskapol)
- Bombana juga bukan basis kemenangan Jokowi pada 2019
Di Bombana, Jokowi-Ma’ruf memperoleh 36.815 suara, sementara Prabowo-Sandiaga memperoleh 48.341 suara. (BIDHUMAS POLDA SULTRA)
Ini penting karena Bombana kemudian menjadi salah satu lokasi proyek simbolik pemerintahan Jokowi:
Pabrik Gula PT Prima Alam Gemilang.
- PAG mulai dibangun ketika Jokowi sudah menjadi presiden
Pemerintah mencatat pembangunan pabrik dimulai sekitar 2017 dan mulai berproduksi pada Agustus 2020. Pabrik kemudian diresmikan Presiden Jokowi pada 22 Oktober 2020. Kapasitas penggilingan disebut 8.000 TCD, dapat ditingkatkan hingga 12.000 TCD. (Presiden RI)
Dengan demikian ada garis waktu yang sangat penting:
2014 → Jokowi menang Sultra
2017 → proyek pabrik gula mulai dibangun
2019 → Jokowi kalah di Sultra dan Bombana
2020 → PAG mulai produksi dan diresmikan Jokowi
Jadi, PAG tidak bisa dianggap sebagai faktor yang menyebabkan hasil Pilpres 2019, karena pabrik belum beroperasi ketika masyarakat memilih pada April 2019.
Ini justru bagian yang paling menarik.
CERITA
Pembangunan datang setelah suara diberikan
Pada 22 Oktober 2020, Jokowi meresmikan Pabrik Gula PAG dan secara eksplisit mengaitkannya dengan investasi, pengurangan impor gula dan penciptaan lapangan kerja. Presiden menyebut kebun dan pabrik tersebut dapat menyerap maksimal 15.000 tenaga kerja, dengan sekitar 4.700 disebut berada di pabrik. (Presiden RI)
Di sinilah terdapat perbedaan antara politik elektoral dan politik hasil pembangunan.
Pemilih 2019 memberikan suara berdasarkan pengalaman, persepsi, preferensi politik dan berbagai faktor yang bekerja sampai saat itu.
Sementara manfaat penuh dari sebagian proyek pemerintah baru hadir sesudah pemungutan suara selesai.
Karena itu, tidak tepat mengatakan:
“Jokowi kalah karena proyeknya kurang dirasakan.”
Tetapi juga tidak tepat menganggap:
“Setelah proyek hadir, otomatis masyarakat akan memilih kelompok politik yang sama.”
Keduanya harus diuji.
ANALISIS CAPOT
Pembangunan Jokowi di Sultra ternyata punya dua fase
FASE I — PEMBANGUNAN BELUM MENJADI HASIL YANG TERLIHAT
Pada 2014–2019, pemerintahan Jokowi sudah menjalankan agenda pembangunan nasional, termasuk konektivitas, investasi, hilirisasi dan pembangunan infrastruktur.
Namun sejumlah proyek yang kemudian menjadi sangat simbolik di Sultra baru selesai setelah Pemilu 2019.
Contohnya Pabrik Gula PAG baru berproduksi pada Agustus 2020 dan diresmikan Oktober 2020. (Presiden RI)
Artinya, manfaat konkret proyek tersebut belum tersedia sebagai pengalaman publik ketika Pemilih Sultra menentukan suara pada April 2019.
FASE II – PEMBANGUNAN MULAI MENJADI OBJEK PENILAIAN PUBLIK
Setelah 2019, proyek-proyek yang lebih terlihat mulai bermunculan.
Jembatan Teluk Kendari sepanjang 1,34 km diresmikan Jokowi pada Oktober 2020. Kementerian PUPR menjelaskan jembatan ini terhubung dengan jaringan jalan nasional dan diarahkan untuk mendukung pengembangan kawasan industri serta Kendari New Port di Bungkutoko. (Bina Marga)
Kemudian pada Mei 2024 Jokowi meresmikan Bendungan Ameroro di Konawe. Bendungan tersebut dibangun sejak 2020 hingga 2023 dengan biaya sekitar Rp1,57 triliun, memiliki tampungan 88 juta m³ dan dirancang untuk meningkatkan layanan irigasi sekitar 3.363 hektare serta menyediakan air baku dan pengendalian banjir. (YouTube)
Pada 2024 pemerintah juga menyelesaikan 22 ruas Inpres Jalan Daerah sepanjang 165 km di Sultra, dengan biaya sekitar Rp631 miliar untuk pekerjaan tahun sebelumnya. Salah satu ruas berada di Kabupaten Bombana. (Bina Marga)
Artinya, setelah pemilu 2019, masyarakat Sultra memiliki jauh lebih banyak bukti fisik pembangunan untuk mengevaluasi pemerintah pusat.
DARI JOKOWI KE “LEGASI PEMBANGUNAN”
Di sinilah CAPOT dapat menarik garis analitis yang lebih panjang.
Pertanyaan politiknya bukan hanya:
“Berapa suara Jokowi?”
Tetapi:
“Apakah suara 2019 menggambarkan kondisi persepsi masyarakat sebelum manfaat pembangunan era kedua terlihat, dan apakah manfaat pembangunan tersebut kemudian mengubah preferensi politik pada pemilu berikutnya?”
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita membutuhkan perbandingan lintas waktu:
2014 → 2019 → 2024 → 2029.
Bukan hanya melihat kandidat, tetapi juga:
proyek pusat → tingkat penyelesaian → manfaat ekonomi → sentimen masyarakat → hasil pemilu.
JOKOWI 2014 VS JOKOWI 2019: SULTRA
| Pilpres | Jokowi | Prabowo | Posisi Jokowi |
| 2014 | 622.217 / 54,90% | 511.134 / 45,10% | 🟢 Menang |
| 2019 | 555.664 / 39,75% | 842.117 / 60,25% | 🔴 Kalah |
Sumber: KPU/rekapitulasi yang dihimpun KPU dan Puskapol UI. (Antara News)
Perubahan suara Jokowi:
54,90% → 39,75%
atau turun:
15,15 poin persentase.
Ini bukan penurunan kecil.
Sultra termasuk provinsi yang pada 2014 dimenangkan Jokowi tetapi kemudian berbalik memenangkan Prabowo pada 2019. Puskapol UI mencatat perubahan tersebut secara khusus. (Puskapol)
BOMBANA: Laboratorium Kecil Politik Pembangunan
Bombana sangat menarik karena terdapat tiga lapisan yang bertemu:
LAPISAN PERTAMA
Pada 2019, Jokowi-Ma’ruf kalah di Bombana. (BIDHUMAS POLDA SULTRA)
LAPISAN KEDUA
Pada 2020, Jokowi datang dan meresmikan PAG, sambil menekankan investasi, lapangan kerja dan pengurangan impor. (Presiden RI)
LAPISAN KETIGA
Pada 2026, pemerintah pusat kembali mendorong Bombana sebagai kawasan pengembangan tebu hingga 1.000 hektare. (Bina Marga)
Dengan kata lain, Bombana dapat menjadi laboratorium politik pembangunan:
suara → pembangunan → manfaat → persepsi → suara berikutnya.
Tetapi belum boleh disimpulkan bahwa rangkaian tersebut otomatis menghasilkan perubahan pilihan politik.
PETA KEKUATAN
Dalam membaca hubungan pembangunan dan elektoral Sultra, ada lima aktor utama:
PEMERINTAH PUSAT
membawa anggaran, program, regulasi dan proyek.
↓
PEMERINTAH DAERAH
menjadi pelaksana/penerima manfaat dan komunikator pembangunan di daerah.
↓
PERUSAHAAN/INVESTOR
menjalankan proyek industri seperti PAG dan ekosistem hilirisasi.
↓
MASYARAKAT
mengukur manfaat melalui pekerjaan, pendapatan, akses jalan, usaha, air, harga dan kondisi lingkungan.
↓
PEMILIH
memberikan penilaian terakhir melalui suara.
ANALISIS SENTIMEN POLITIK CAPOT
Dari sudut OSINT–SOCMINT, narasi pembangunan di Sultra dapat dikelompokkan menjadi tiga:
🟢 SENTIMEN MANFAAT
Pembangunan dipersepsikan sebagai:
pekerjaan → usaha → jalan → investasi → ekonomi lokal.
Dalam konteks PAG, misalnya, narasi resmi pemerintah menekankan lapangan kerja, investasi dan pengurangan impor. (Presiden RI)
🟡 SENTIMEN EVALUATIF
Masyarakat menerima pembangunan tetapi ingin tahu:
siapa yang mendapat pekerjaan?
berapa pendapatan masyarakat?
apakah UMKM lokal tumbuh?
apakah petani mendapat manfaat?
Ini merupakan wilayah yang sangat penting untuk diteliti karena proyek besar belum tentu menghasilkan manfaat yang merata.
🔴 SENTIMEN KRITIS
Dalam proyek berbasis sumber daya dan lahan, isu yang biasanya paling sensitif adalah:
tanah → lingkungan → tenaga kerja → distribusi manfaat.
Dalam kasus PAG, isu lahan dan hubungan dengan masyarakat sudah memiliki jejak pemberitaan sebelum pabrik beroperasi, sementara dokumen AMDAL sendiri telah mengidentifikasi persepsi masyarakat sebagai aspek yang harus dipantau.
Karena itu sentimen negatif tidak boleh disamakan dengan penolakan terhadap Jokowi maupun pemerintah pusat.
SKENARIO
Skenario 1 — Pembangunan menghasilkan political return
Jika masyarakat merasakan manfaat konkret berupa pekerjaan, pendapatan, konektivitas dan fasilitas publik, maka pembangunan bisa menghasilkan political return bagi pemerintah atau kelompok politik yang diasosiasikan dengan pembangunan tersebut.
Tetapi efeknya tidak otomatis.
Skenario 2 — Proyek besar tidak otomatis menjadi suara
Proyek dapat berdiri megah tetapi manfaatnya dianggap tidak merata.
Dalam situasi seperti itu, pembangunan bisa menghasilkan:
infrastruktur bertambah → ekspektasi bertambah → tuntutan bertambah.
Semakin besar proyek, semakin besar pula harapan masyarakat.
Skenario 3 — Politik bergerak lebih cepat daripada pembangunan
Inilah yang mungkin terjadi pada 2019.
Jokowi dapat memiliki agenda pembangunan besar, tetapi pemilih memberikan suara berdasarkan persepsi yang terbentuk sebelum proyek-proyek tersebut selesai dan memberikan manfaat nyata.
Karena itu:
waktu pembangunan dan waktu pemilu merupakan variabel yang sangat penting.
PERTANYAAN BESAR CAPOT
Apakah pembangunan Jokowi di Sulawesi Tenggara benar-benar menghasilkan perubahan persepsi politik?
Untuk menjawabnya, kita harus membandingkan:
2014
Jokowi menang Sultra.
2019
Jokowi kalah Sultra.
2020–2024
Pabrik gula, jembatan, bendungan dan jalan semakin terlihat.
2024
Kita kemudian melihat apakah preferensi politik Sultra benar-benar berubah setelah periode pembangunan tersebut.
2029
Pertanyaan berikutnya akan menjadi lebih menarik:
Apakah proyek yang dibangun pada era Jokowi akan menghasilkan warisan politik bagi pemerintahan setelahnya?
PENGHUJUNG CERITA
Politik pembangunan sering dianggap sederhana:
pemerintah membangun → masyarakat menikmati → pemerintah mendapat dukungan.
Tetapi Sulawesi Tenggara menunjukkan bahwa kenyataannya jauh lebih rumit.
Pada 2014, Jokowi menang di Sultra dengan 54,90 persen.
Lima tahun kemudian, angka itu jatuh menjadi 39,75 persen dan Prabowo menang dengan 60,25 persen. (Puskapol)
Kemudian, setelah suara itu diberikan, datang pembangunan besar:
Pabrik Gula Bombana.
Jembatan Teluk Kendari.
Bendungan Ameroro.
Inpres Jalan Daerah.
Dan berbagai proyek industri serta hilirisasi lainnya.
Jadi persoalan utamanya bukan apakah pembangunan terjadi.
Pembangunan itu nyata.
Pertanyaannya adalah:
Apakah pembangunan tersebut kemudian terasa sebagai kesejahteraan?
Karena antara:
“dibangun”
dan
“dirasakan”
terdapat jarak yang sangat panjang.
Dan antara:
“dirasakan”
dan
“dipilih”
masih terdapat satu variabel lagi: “POLITIK”.
Itulah mengapa hubungan antara Jokowi → pembangunan pusat → PAG → ekonomi Bombana → persepsi masyarakat → suara politik menjadi salah satu simpul menarik untuk membaca Sulawesi Tenggara menuju 2029.
Bukan untuk menyimpulkan bahwa proyek pemerintah membeli suara.
Bukan pula untuk menyatakan masyarakat memilih karena pembangunan.
Tetapi untuk menguji satu pertanyaan:
“Apakah pembangunan negara akhirnya berubah menjadi kepercayaan politik?”
Catatan metodologis
Hubungan antara pembangunan dan hasil pemilu dalam tulisan ini diperlakukan sebagai hipotesis analitis, bukan kesimpulan kausal. Hasil Pilpres dipengaruhi banyak variabel, termasuk kandidat, mesin partai, jaringan elite lokal, isu nasional, identitas politik, kondisi ekonomi, komunikasi kampanye dan persepsi masyarakat. Selain itu, sejumlah proyek yang disebut di atas selesai atau mulai berfungsi setelah Pemilu 2019, sehingga tidak dapat digunakan untuk menjelaskan secara langsung mengapa Jokowi kalah pada 2019. Fakta mengenai pembangunan digunakan untuk menguji kemungkinan perubahan persepsi setelah 2019, bukan untuk mengklaim sebab-akibat.
Sumber kunci: KPU mengenai hasil Pemilu 2019; Puskapol UI mengenai perbandingan Pilpres 2014–2019; Sekretariat Presiden/Sekretariat Kabinet mengenai PAG; Kementerian PUPR mengenai Jembatan Teluk Kendari, Bendungan Ameroro dan Inpres Jalan Daerah. (KPU)
CATATAN REDAKSI CAPOT
Tulisan ini merupakan analisis jurnalistik berbasis data dan sumber terbuka, bukan tuduhan terhadap individu, perusahaan, pemerintah, partai politik, maupun kelompok masyarakat. Hubungan antara program pembangunan, persepsi publik, dan perolehan suara diposisikan sebagai analisis dan pertanyaan jurnalistik, bukan kesimpulan sebab-akibat. Data pemilu, investasi, proyek pembangunan, serta informasi mengenai PAG digunakan untuk membaca konteks berdasarkan waktu dan sumber yang tersedia. Setiap informasi mengenai lahan, lingkungan, kemitraan, maupun dampak sosial tetap memerlukan verifikasi dan konfirmasi dari pihak terkait sebelum dapat disimpulkan sebagai pelanggaran atau fakta definitif.
