FNEWS.ID – Upaya mediasi dalam perkara dugaan fitnah antarwarga di Desa Masalili, Kecamatan Kontunaga, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, kembali mengalami kebuntuan. Sejumlah pihak menduga adanya intervensi pihak luar, termasuk oknum aparatur negara dan seorang warga yang dikenal sebagai pemberi pinjaman dengan bunga, ikut mempengaruhi salah satu pihak hingga memilih jalur hukum ketimbang penyelesaian kekeluargaan.
Mediasi yang digagas oleh pemerintah desa dan tokoh masyarakat untuk mempertemukan dua pihak yang berseteru, kembali gagal terlaksana pada Rabu (25/6/2025), setelah sebelumnya juga batal pada Selasa (17/6/2025). Salah satu pihak yang diundang, berinisial T, tidak hadir dan diketahui telah lebih dulu melaporkan kasus tersebut ke kepolisian.
Mediasi dimaksud dalam rangka mengklarifikasi dugaan fitnah penggunaan ilmu ghaib atau Parakang (makhluk ghaib pemakan manusia) oleh T yang dikaitkan dengan sebab wafatnya salah seorang warga desa.
Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Masalili, La Ode Nasiri, mengaku kecewa atas kegagalan proses tersebut. Ia menegaskan bahwa hingga kini belum ada proses mediasi formal yang benar-benar dilakukan.
“Belum ada langkah mediasi. Jadi bagaimana pemerintah desa mau mendudukkan persoalan ini?” ujar Nasiri saat ditemui, Rabu (27/6/2025).
Dugaan Intervensi Keluarga dan Oknum Aparatur
Penelusuran fNews.id menemukan bahwa T diduga mendapatkan tekanan dari sejumlah kerabatnya yang berprofesi sebagai aparatur negara. Mereka antara lain berinisial A (anggota TNI), S (pegawai Kemenag Muna Barat), J (petugas Rutan), dan S lainnya (tenaga kesehatan bidan). Selain itu, seorang perempuan berinisial IM yang disebut warga sebagai pemberi pinjaman dengan bunga, juga diduga ikut terlibat.
Komandan Unit Intelijen Kodim 1416/Muna, Letda Inf La Ode Rustam membantah bahwa A terlibat dalam provokasi.
“Tidak benar anggota kami memprovokasi. Dia hanya mendampingi korban untuk mediasi. Namun, kami tetap akan memanggilnya untuk dimintai klarifikasi,” jelasnya.
Kepala Kemenag Muna Barat, La Salera, juga menyatakan tidak mengetahui keterlibatan pegawainya, namun menyerahkan proses kepada hukum.
“Kalau terbukti melakukan tindakan di luar tugasnya dan mengganggu mediasi, silakan diproses sesuai hukum. Kami akan bertindak tegas secara kelembagaan,” kata Salera.
Sementara itu, pihak Rutan Kelas IIB Raha melalui Kepala Bagian Kepegawaian Ahmad Efendi mengaku tidak mengetahui duduk perkara, sehingga enggan berkomentar.
Manajemen RSUD dr. H. L.M. Baharuddin juga membenarkan bahwa ada nakes berinisial S yang bekerja di sana, namun tidak mengetahui dugaan keterlibatannya dalam persoalan mengganggu mediasi.
Baca juga: Muna Dorong Ekonomi Desa Lewat Koperasi Merah Putih, 148 Sudah Legal, Sisanya Segera Menyusul
Adapun IM, menurut warga kerap memaksa T agar menempuh jalur hukum, bahkan saat T sempat menunjukkan niat untuk berdamai. Beberapa sumber menyatakan bahwa IM pernah berbicara kasar dan merendahkan warga serta aparat.
“Dia itu kasar sekali bicaranya, bahkan ke suaminya T sendiri. Warga sangat terganggu,” ungkap seorang sumber yang enggan disebut namanya.
Peran Suami dan Tokoh Masyarakat
J, suami dari T, sempat menyatakan bahwa dirinya lebih memilih penyelesaian secara musyawarah dan mendukung mediasi, namun tidak dapat melawan desakan dari pihak keluarga istrinya.
“Saya tidak tahu harus bagaimana lagi. Keluarga istri saya ngotot harus lapor ke Polisi,” ujarnya singkat.
Menurut Ketua BPD Nasiri, sikap keluarga T yang tiba-tiba membatalkan kehadiran mereka dalam mediasi tanpa pemberitahuan dianggap tidak menghargai upaya pemerintah desa dan tokoh masyarakat.
“Kami sudah siapkan tempat, waktu, dan orang-orangnya. Tapi justru mereka sendiri yang menggagalkan. Ini seperti mempermainkan kami,” kata Nasiri.
Laporan Polisi: Dari Fitnah ke Pemukulan
Sementara mediasi difokuskan pada dugaan pencemaran nama baik, laporan polisi yang dibuat T justru berkaitan dengan dugaan pemukulan. Peristiwa ini terjadi dua hari sebelum mediasi kedua, di mana T sempat berselisih dengan seorang perempuan berinisial M hingga keduanya mengalami luka ringan.
Kapolsek Kontunaga, Ipda La Ode Musair, membenarkan laporan tersebut dan menyatakan bahwa penyidik tengah menangani kasusnya.
Kanit Reskrim, Bripka Salim Muslimin, menambahkan bahwa T saat itu tidak didampingi oleh suaminya, tetapi oleh beberapa kerabat.
“Yang dilaporkan itu kasus pemukulan, bukan fitnah. Jadi sebenarnya ruang untuk mediasi masih terbuka,” ujar Salim.
Ia menjelaskan bahwa proses pemeriksaan terhadap saksi dan terlapor masih berlangsung, sambil menunggu hasil visum dari rumah sakit.
Etika Aparatur Negara di Tengah Konflik
Pengamat kebijakan publik menilai pentingnya aparatur negara menjaga netralitas dan keteladanan di tengah masyarakat. Sebagai ASN maupun prajurit TNI, perilaku personal mereka tetap akan melekat sebagai representasi institusi.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 menekankan pentingnya etika dan profesionalisme dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara anggota TNI juga wajib menjalankan 8 Wajib TNI yang mengedepankan kedekatan dan keteladanan terhadap rakyat.
Catatan Redaksi:
Berita ini disusun berdasarkan verifikasi keterangan dari pihak terkait dan warga setempat. Demi menjaga asas praduga tak bersalah dan tidak menyebarkan informasi yang dapat merugikan, identitas lengkap beberapa narasumber disamarkan sesuai Pedoman Media Siber dan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
“fNews.id berpegang pada prinsip jurnalisme profesional dan membuka ruang klarifikasi atau hak jawab kepada semua pihak yang disebutkan dalam laporan ini.”
Penulis : Dayat
Editor : Redaksi
