Kendari FNEWS.ID – Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Andap Budhi Revianto, menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Sultra secara virtual pada Rabu, 18 September 2024. Agenda utama rapat ini adalah penandatanganan nota kesepakatan terkait Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) untuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun Anggaran 2024.
“Rapat hari ini bertujuan untuk menandatangani nota kesepahaman mengenai perubahan KUA-PPAS APBD-P 2024,” ujar Andap dalam pernyataan resminya.
Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Sultra, H. Abdurrahman Saleh, dibuka setelah anggota DPRD memenuhi kuorum yang ditentukan dalam tata tertib. Acara ini menjadi bagian penting dari proses penyusunan APBD-P, melibatkan kolaborasi antara DPRD dan Pemerintah Provinsi.
Juru bicara Badan Anggaran (Banggar), Supratman menjelaskan bahwa perubahan KUA-PPAS disebabkan oleh penyesuaian beberapa asumsi dasar anggaran, seperti target pendapatan dan belanja daerah serta adanya pergeseran anggaran.
Target pendapatan daerah disepakati meningkat 12,09 persen, dari Rp4,745 triliun menjadi Rp5,318 triliun. Sementara itu, belanja daerah naik 5,43 persen, dari Rp4,983 triliun menjadi Rp5,254 triliun. Perubahan ini akan dituangkan dalam Rancangan Perubahan APBD (RPAPBD) Tahun Anggaran 2024.
Banggar juga merekomendasikan agar pemerintah memperkuat koordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait realisasi Dana Bagi Hasil, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan alokasi anggaran prioritas untuk infrastruktur dasar.
Penandatanganan Nota Kesepakatan dilakukan oleh Pj Gubernur Andap Budhi Revianto atas nama Pemerintah Provinsi Sultra, dan Ketua DPRD H. Abdurrahman Saleh beserta Wakil Ketua DPRD, H. Herry Asiku, H. Jumarding, dan Nursalam Lada mewakili DPRD Provinsi Sultra.
Nota Kesepakatan tersebut menekankan pentingnya penyesuaian APBD 2024, termasuk pendapatan, belanja pegawai, belanja modal, serta pembiayaan daerah. Pj Gubernur Andap berharap perubahan ini dapat mempercepat pembangunan dan menyelesaikan masalah sosial seperti kemiskinan, pengangguran, stunting, serta antisipasi dampak el-nino yang berpotensi menyebabkan kekeringan di Sultra.
“Kita berharap hasil dari perubahan ini dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat dan mendorong Sultra menjadi lebih maju, sejahtera, dan modern,” ujar Andap.
Rapat Paripurna ini juga dihadiri oleh Forkompimda Tingkat I Sultra, Sekretaris Daerah Sultra, dan para pimpinan tinggi pratama di lingkungan Pemprov Sultra.
Penulis : Novrizal R Topa
Editor : Redaksi
