FNEWS.ID, JAKARTA – Pemangkasan anggaran besar-besaran yang dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto menimbulkan reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk anggota DPR RI dari Komisi V, Adian Napitupulu.
Dalam acara Political Show di CNN Indonesia TV, Adian menyoroti dampak kebijakan ini terhadap proyek infrastruktur, pendidikan, dan ketahanan pangan yang justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi.
“Kita enggak ngerti alat ukur masuk akalnya apa. Sekolah yang tadinya dibangun 9.300 unit jadi nol, madrasah yang tadinya 2.034 unit sekarang cuma 86. Pekerja konstruksi yang jumlahnya 2,5 juta orang bakal kehilangan pekerjaan. Jadi, ini efisiensi atau justru pemangkasan yang memberangus hak rakyat?” kata Adian dengan nada tegas.
Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan pemotongan anggaran sebesar Rp306 triliun ini bertujuan untuk efisiensi dan pembiayaan program prioritas. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa banyak sektor vital seperti pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan terkena dampak langsung. Salah satu yang paling parah adalah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), yang harus kehilangan anggaran sebesar Rp81 triliun atau hampir 80% dari total anggarannya.
Lebih jauh, Adian juga menyoroti dampak pemotongan ini terhadap ketahanan pangan nasional. “Rehabilitasi saluran irigasi yang harusnya mencapai 16.000 hektare jadi terpangkas, sementara total sawah kita 7,3 juta hektare. Kalau irigasi tidak diperbaiki, bagaimana kita bicara ketahanan pangan?” tambahnya.
Kebijakan ini juga menimbulkan tanda tanya besar terkait prioritas pemerintah. Sementara proyek-proyek infrastruktur yang berdampak langsung ke masyarakat justru terhambat, proyek ambisius seperti Ibu Kota Nusantara (IKN) juga belum menunjukkan progres yang jelas.
“Anggaran buat IKN kayaknya belum ada. Saya bilang, ‘Mbak, anggaran kita diblokin semua.’ Kalau diblokir itu kan bukan berarti enggak ada, kan anggarannya belum dibuka,” ujar Adian menirukan pernyataan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono.
Namun, bagi Adian, alasan efisiensi tidak bisa menjadi justifikasi jika rakyat yang akhirnya harus menanggung beban.
Ditempat yang sama, Banggar DPR RI melalui anggotanya, Nasir Jamil, mengungkapkan bahwa meskipun ada ruang dalam Undang-Undang APBN 2025 untuk efisiensi anggaran, namun pemotongan sebesar ini mengejutkan banyak pihak.
“APBN kita sudah defisit Rp616 triliun, artinya kita memang sedang dalam situasi sulit. Tapi yang jadi pertanyaan, mengapa beberapa kementerian aman dari pemangkasan, sementara yang lain dipotong habis-habisan?” ujar Nasir.
Kritik terhadap pemangkasan anggaran ini juga datang dari kalangan mahasiswa. Perwakilan dari Himpunan Mahasiswa Hubungan Internasional Universitas Mustofo yang hadir dalam diskusi ini menyatakan bahwa pemangkasan anggaran berimbas pada sektor pendidikan dan beasiswa.
“Kami khawatir dengan program beasiswa yang tertunda. Jangan sampai ini menghambat masa depan mahasiswa,” kata salah satu perwakilan mahasiswa dalam acara tersebut.
Menanggapi berbagai kritik ini, Wakil Ketua Umum Relawan Jokowi Mania, Andi Aswan, meminta publik bersabar.
“Saya yakin Presiden Prabowo sudah memiliki strategi matang. Ini hanya bagian dari penyesuaian awal pemerintahan,” ujarnya.
Penulis : Novrizal R Topa
Editor : Redaksi
