“Dinkes sudah mengalokasikan anggaran signifikan, namun OPD lain belum. Oleh karena itu, kita mendorong kerja sama lintas sektor agar masalah ini bisa dituntaskan,” kata Taufik.
FNEWS.ID, MUNA – Pemerintah Daerah (Pemda) Muna, Sulawesi Tenggara, menggelar forum lintas sektor guna memperkuat strategi pencegahan dan pengendalian (PP) AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria (ATM). Kegiatan yang berlangsung di aula Kantor Dinas Kesehatan (Dinkes) Muna iini diinisiasi oleh Dinkes Provinsi Sultra dengan melibatkan sejumlah kepala OPD. Selasa (25/2/2025)
Pelaksana Tugas Kepala Dinkes Muna, Samudra Taufik, CKG, menegaskan pentingnya keterlibatan semua pihak dalam menyusun langkah strategis guna mewujudkan komitmen Indonesia untuk mengakhiri ATM.
Lebih lanjut ia menyampaikan, dengan adanya pertemuan ini, Pemda Muna berharap penanganan ATM semakin terintegrasi dan efektif, sehingga target pengendalian penyakit ini bisa tercapai.
“Melalui rapat ini, kita berharap lahir komitmen yang tepat dalam memprioritaskan program-program PP ATM dengan dukungan anggaran yang memadai, sehingga target penurunan kasus bisa tercapai,” ujar Samudra.
Taufik menerangkan, berdasarkan data Dinkes Muna, angka kasus ATM di kabupaten Muna pada tahun 2024 cukup mengkhawatirkan.
“Tercatat 30 kasus HIV, dengan 4 orang meninggal dunia dan 3 lainnya positif AIDS. Sementara itu, Tuberkulosis (TBC) mencapai 360 kasus dengan 4 kasus resisten obat dan 1 kematian akibat belum mengonsumsi obat. Kasus Malaria mencapai 72, dengan 3 kasus penularan lokal (indigenous) di Wapunto, Waara, dan Tongkuno,” ujar Taufik
Untuk mencegah peningkatan kasus, Pemda Muna akan menggencarkan edukasi masyarakat, termasuk memasang spanduk dan banner di lokasi strategis.
PC RSSH Provinsi Sultra, H. Hasnawati, SKM., M.Kes, mengungkapkan bahwa meskipun program PP ATM sudah berjalan sejak 2023, angka kasus justru mengalami peningkatan pada 2024. Ia menyoroti minimnya anggaran di luar Dinkes yang dialokasikan untuk program ini.
“Kami berharap instansi terkait bisa menganggarkan dana untuk ATM, tidak hanya dari Dinkes, tetapi juga melalui CSR perusahaan di Kabupaten Muna,” ujarnya.
Menurutnya, upaya mengatasi ATM tidak bisa hanya bergantung pada Dinas Kesehatan, tetapi perlu kolaborasi aktif dari berbagai OPD.
“Dinkes sudah mengalokasikan anggaran signifikan, namun OPD lain belum. Oleh karena itu, kita mendorong kerja sama lintas sektor agar masalah ini bisa dituntaskan,” tutupnya.
Penulis : Novrizal R Topa
Editor : Redaksi
