Polres Buru Dinilai Lambat Sikapi Laporan soal Konflik Harta Warisan

- Jurnalis

Rabu, 23 April 2025 - 19:23 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Ilustrasi sengketa tanah warisan

Ilustrasi sengketa tanah warisan

FNEWS.ID, Buru – Kepolisian Resor (Polres) Buru dinilai lambat menyikapi laporan soal sengketa harta warisan berupa tanah di Namlea, Kabupaten Buru, Provinsi Maluku.

Hal ini bermula dari adanya keberatan salah satu ahli waris bernama M. Arifin pada saudaranya yang beda ibu, Achmad Safri, yang diduga menguasai secara sepihak harta warisan peninggalan ayah keduanya yang telah wafat, Andi Hasanuddin.

Bersama bukti-bukti yang dianggapnya sah, Arifin pun melaporkan saudaranya itu ke Polres Buru namun tak kunjung ada perkembangan lebih lanjut dari pihak terkait.

“Sampai sekarang prosesnya berjalan lambat. Saya harap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas agar hak kami tidak terus-menerus dirampas,” kata Arifin, Senin (21/4/2025).

Mengonfirmasi hal itu, jurnalis FNews.id pun beberapa kali mencoba meminta keterangan pada Polres Buru melalui pesan WhatsApp, namun tak kunjung mendapat tanggapan hingga berita ini ditayangkan.

Baca juga: 3 Hektare Sawah Diserobot, Petani Bombana Cari Keadilan di Polres

Sebagai pelapor, Arifin mengatakan bahwa dirinya bersama ibu dan saudara-saudaranya hanya memperjuangkan hak atas tanah warisan yang berlokasi di Dusun Nametek dan Unit 15 itu.

Baca Juga:  Harmin Ramba Angkat Suara, Tanggapi Video Pengunduran Diri Massal PAC Gerindra Konawe

Menurutnya, ia berhak menuntut hal tersebut karena tanah warisan yang menjadi sengketa adalah harta yang diperoleh dari hasil kerja keras ibunya dan almarhum selama berkeluarga.

Baca Juga:  Akhmad Munir Pimpin PWI Pusat 2025–2030, Ungguli Hendry Ch. Bangun

Meski demikian, harta milik mendiang Hasanuddin dengan pernikahan sebelumnya masih ada dan tidak dipermasalahkan oleh Arifin.

“Saya hanya meminta keadilan atas harta yang diperoleh dari hasil pernikahan ayah dan ibu saya. Saya tidak menuntut harta yang diperoleh ayah sebelum menikahi ibu, selama harta yang menjadi hak saya, bersama ibu dan adik-adik saya dikembalikan kepada kami,” ujarnya.

Arifin pun menegaskan akan menuntut lebih bila haknya masih dikuasai sepihak oleh saudaranya yang beda ibu itu. “Saya akan mengambil langkah hukum lebih lanjut untuk menuntut hak yang lebih besar,” pungkasnya.

Penulis : Dayat

Editor : Redaksi

Follow WhatsApp Channel fnews.id untuk update berita terbaru setiap hari Follow

Berita Terkait

LBH POSPERA Kepton Dampingi Advokasi Hukum Pegawai P3K Paruh Waktu Baubau
BPD HIPMI Sultra Apresiasi Pembangunan 100 Lapak UMKM di Eks MTQ Kendari
Ketua Satgas Pramuka Peduli Sultra Sampaikan Duka Mendalam Atas Bencana di Sumatera
IKA SMAN 4 Kendari Sambut Mubes 2025: Momentum Perubahan dan Konsolidasi dalam Suasana Kekeluargaan
Permahi Soroti Ketidaktegasan Satgas PKH dalam Penertiban Konsesi Nikel PT TMS di Sultra
Kinerja PT BES dapat Sorotan Positif di Proyek IJD 2025 Muna Barat, Kontraktor Lokal Buktikan Kinerja
dr. Ida Terpilih Pimpin IDI Baubau 2025–2028, Usung Misi Besar “IDI Berdampak”
Ketua Laskar Sarano Tolaki Sultra Desak Penegakan Hukum Tambang Ilegal: “Negara Tak Boleh Kalah oleh Korporasi”
Berita ini 42 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 13 Desember 2025 - 09:54 WIB

LBH POSPERA Kepton Dampingi Advokasi Hukum Pegawai P3K Paruh Waktu Baubau

Jumat, 12 Desember 2025 - 12:27 WIB

BPD HIPMI Sultra Apresiasi Pembangunan 100 Lapak UMKM di Eks MTQ Kendari

Rabu, 3 Desember 2025 - 11:41 WIB

Ketua Satgas Pramuka Peduli Sultra Sampaikan Duka Mendalam Atas Bencana di Sumatera

Selasa, 2 Desember 2025 - 08:22 WIB

Permahi Soroti Ketidaktegasan Satgas PKH dalam Penertiban Konsesi Nikel PT TMS di Sultra

Senin, 1 Desember 2025 - 10:59 WIB

Kinerja PT BES dapat Sorotan Positif di Proyek IJD 2025 Muna Barat, Kontraktor Lokal Buktikan Kinerja

Berita Terbaru