FNEWS.ID – Seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Buton Selatan tahun 2024 mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Selasa (10/12/2024).
Ketua DPRD Buton Selatan, Dodi Hasri, S.Pd, menegaskan pentingnya transparansi sebagai kunci utama menjaga kepercayaan publik terhadap proses ini.
“Kami tidak ingin mendengar ada praktik kotor seperti nepotisme atau jual beli jabatan. Seleksi ini harus dilakukan secara adil, objektif, dan tanpa intervensi,” tegas Dodi saat memberikan pernyataan kepada media.
Menurutnya, intervensi dari pihak tertentu berpotensi merusak integritas seleksi, yang pada akhirnya dapat mencoreng kepercayaan masyarakat.
“DPRD berkomitmen memantau setiap tahapan proses untuk memastikan berjalan sesuai aturan,” lanjut Dodi.
Dodi menilai, seleksi PPPK bukan hanya soal memilih pegawai terbaik, tetapi juga menjadi ujian integritas bagi pemerintah daerah dan panitia seleksi.
“Proses yang transparan tidak hanya memberikan hasil terbaik, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan,” ujarnya.
Ia menambahkan, langkah ini memiliki dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. Kandidat yang terpilih haruslah mereka yang benar-benar memenuhi kualifikasi dan mampu berkontribusi secara maksimal.
Politisi PDI Perjuangan ini juga mengajak masyarakat untuk ikut memantau jalannya seleksi, partisipasi publik adalah kunci menciptakan sistem yang akuntabel.
“Jika ada yang mencurigakan, laporkan. Jangan biarkan ketidakadilan terjadi,” serunya.
Ia menyoroti pentingnya akses informasi yang terbuka. Menurutnya, seluruh tahapan seleksi, mulai dari kriteria penilaian hingga pengumuman hasil akhir, harus diumumkan secara transparan.
“Semua informasi harus mudah diakses agar tidak ada ruang bagi spekulasi,” tambahnya.
Lebih jauh, Dodi berharap seleksi PPPK di Buton Selatan dapat menjadi role model bagi daerah lain di Sulawesi Tenggara.
“Jika kita mampu menjaga profesionalisme dan transparansi, Buton Selatan akan menjadi contoh baik yang patut ditiru,” ungkapnya.
Ia juga menegaskan, proses seleksi ini harus dimanfaatkan sebagai momentum memperbaiki tata kelola sumber daya manusia di pemerintahan.
“Hasil baik dimulai dari proses yang baik. Mari kita tunjukkan bahwa Buton Selatan mampu melaksanakan seleksi ini dengan penuh integritas,” pungkasnya.
Penulis : Novrizal R Topa
Editor : Redaksi
