KENDARI, FNEWS.id – Meski bulan suci Ramadan tahun 2024 masih 59 hari lagi, namun Pemerintah Kota Kendari lebih dini bersiaga mengendalikan inflasi. Hal itu diwujudkan oleh Pejabat (Pj) Wali Kota Kendari dengan menggelar rapat pengendalian Inflasi bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di ruang rapat Wali Kota Kendari, Kamis (11/1/2024).
Dalam rapat tersebut, Pj Wali Kota Kendari, Muhammad Yusup meminta pada TPID Kota Kendari mengantisipasi kenaikan harga yang bisa memicu inflasi, seperti yang terjadi di Kabupaten Muna Barat, sehingga Indeks Perubahan Harga (IPH) Kabupaten Muna Barat menjadi yang tertinggi di Indonesia.
“Ini harus diantisipasi jangan sampai terjadi lonjakan-lonjakan harga di Kota Kendari, dan ini saya tidak inginkan. Olehnya Saya berharap kita semua mengantisipasi ini, apalagi sebentar lagi akan memasuki bulan suci Ramadan, dimana kemungkinan kenaikan harga, belum lagi dimanfaatkan oleh para penimbun-penimbun, spekulan-spekulan, yang biasanya ini terjadi setiap tahun,” ungkapnya saat memimpin rapat.
Untuk mengendalikan inflasi, Pj Wali Kota Kendari meminta agar segera dilakukan langkah-langkah pengendalian harga, seperti menggelar pasar pangan murah atau operasi pasar.
Yusup menyampaikan, sejumlah OPD terkait, termasuk Perumda Pasar Kota Kendari sudah menyiapkan langkah-langkah untuk mengendalikan harga, salah satunya pasar pangan murah yang akan dilakukan Dinas Ketahan Pangan, Dinas Perdagangan dan Perumda Pasar di sejumlah titik. Pasar murah ini juga akan melibatkan pihak ketiga seperti KADIN Sultra maupun UD Maju Motor.
Lebih lanjut ia menyampaikan bahwa Dinas Pertanian akan melakukan gerakan tanam cabe bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk memulai di kebun-kebun sekolah dan pekarangan masyarakat. Dalam gerakan ini Dinas Pertanian akan menyiapkan bibit hingga 1 juta bibit. Mulai melakukan penanaman padi di kawasan Amohalo Baruga, serta penanaman jagung untuk kebutuhan pakan ternak sesuai arahan Kementerian Pertanian.
Disamping itu, Dinas Perikanan akan menyetok ikan kebutuhan masyarakat hingga 50 ton di mesin pendinginnya, untuk menjaga stok ikan kebutuhan masyarakat karena cuaca sedang buruk yang membuat nelayan tidak melaut.
Sementara itu, Dinas Sosial telah menyediakan berbagai bantuan pemerintah, diantaranya, program keluarga harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai dan sejumlah program lainnya baik bersumber dari APBN maupun APBD. Selanjutnya Dinas Perhubungan akan memberikan bantuan pada sopir angkutan umum dan menyiapkan transportasi publik untuk pelajar/ mahasiswa dan masyarakat.
“Semoga berbagai upaya yang dilakukan TPID ini bisa mengendalikan inflasi di Kota Kendari,” Harap Yusup.
