DEPOK, FNEWS.id – Pemerintah terus berupaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi di Indonesia melalui penyusunan dan analisis Food Security and Vulnerability Atlas (FSVA) atau Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 2023.
Hal ini disampaikan oleh Gunawan Eko Movianto, Plh Direktur SUPD 1, Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Kemendagri, dalam Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional.
Menurut Gunawan, FSVA 2023 memberikan gambaran yang komprehensif tentang sebaran situasi ketahanan dan kerentanan pangan di seluruh wilayah Indonesia.
“Peta tersebut menjadi acuan dalam penanganan rawan pangan, peningkatan ketahanan pangan, dan pemertahanan status ketahanan pangan, serta menjadi landasan dalam pengambilan keputusan kebijakan,” kata Gunawan saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Nasional Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi, yang diselenggarakan oleh Badan Pangan Nasional di Hotel The Margo Depok, Selasa (27/02/2024).
Tingkat ketahanan dan kerentanan pangan dalam FSVA disusun berdasarkan indikator-indikator multisektoral, yang sangat berguna dalam formulasi kebijakan pangan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pemerintah pusat, melalui Kemendagri, pada tahun ini akan melakukan fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan daerah seperti RPJPD, RPJMD, dan RKPD kepada Pemerintah Daerah.
Hal ini dilakukan untuk memastikan penanganan kerawanan pangan terintegrasi dalam perencanaan daerah dan teranggarkan sesuai kebutuhan serta kemampuan. Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP) diharapkan dapat memastikan pelaksanaan pembinaan umum dan teknis urusan pemerintahan di kabupaten/kota, termasuk dalam penanganan kerawanan pangan.
“Dengan kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan upaya meningkatkan ketahanan pangan dan gizi dapat terlaksana secara efektif dan berkelanjutan,” harapnya.
Sebagai informasi, acara yang dihadiri oleh Bappeda dan dinas pengampu pangan se-Indonesia ini juga menjadi ajang peluncuran peta FSVA/Indeks Ketahanan Pangan (IKP) 2023 dan Prevalence of Undernourishment (PoU) 2023, serta penyerahan penghargaan IKP dan PoU 2023 terbaik untuk provinsi dan kabupaten/kota.
