FNEWS.ID, Kendari – Krisis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif kembali menyeruak. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Kota Kendari, terdiri dari GMNI, IMM, PMKRI, KHMDI, GMKI, KAMMI, dan HMI MPO menggelar aksi besar-besaran di depan Kantor DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Senin (15/9/2025).
Aksi tersebut lahir dari kekecewaan mendalam terhadap Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, yang dinilai mengingkari janji serta komitmen politik yang sebelumnya telah disepakati bersama mahasiswa.
Ketua LMND Kota Kendari, Jordy, menegaskan bahwa aksi kali ini merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya pada 1 September 2025.
“Kami kembali datang untuk menagih janji Ketua DPRD Sultra. Pada 1 September lalu, beliau berkomitmen menerima langsung formulasi tuntutan dan pernyataan sikap yang sudah kami susun secara ilmiah untuk dibawa ke DPR RI. Namun sampai sekarang, tidak ada kepastian. Bahkan kesannya beliau menghindar dan membohongi kami,” tegasnya.
Nada serupa disampaikan Ketua DPC GMNI Kendari, Rasmin Jaya. Ia menilai kepercayaan publik terhadap DPRD Sultra sudah runtuh.
“Bagi kami, DPRD Sultra hanya hadir sebagai simbol kekuasaan, bukan perwakilan rakyat sejati. Alih-alih mengawal aspirasi rakyat secara terbuka dan akuntabel, mereka justru tidak memberikan kepastian atas tuntutan yang sudah disampaikan secara resmi,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua Cabang PMKRI Kendari, Fandi, menyebut situasi ini menggambarkan DPRD Sultra lebih sibuk menjaga kenyamanan politik dan kepentingan pribadi dibanding menyuarakan jeritan rakyat.
“Sejak tuntutan itu kami sampaikan, DPRD Sultra tidak menunjukkan keseriusan. Minim transparansi, cenderung pasif, bahkan menutup ruang komunikasi dengan mahasiswa. Ini jelas pengabaian aspirasi rakyat sekaligus pengkhianatan terhadap fungsi dasar sebagai wakil rakyat,” ujarnya.
Dalam pernyataan sikapnya, Cipayung Plus menilai DPRD Sultra menekankan beberapa point penting, antara lain:
- Tidak memberikan kejelasan tindak lanjut atas tuntutan mahasiswa.
- Minim komunikasi dan pelaporan terbuka kepada publik.
- Menunjukkan sikap pasif dan tidak progresif dalam advokasi ke DPR RI.
- Mengabaikan ruang dialog dengan elemen mahasiswa.
- Mengkhianati fungsi representasi rakyat yang seharusnya mereka emban.
Pantauan di lapangan, aksi sempat memanas ketika massa membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan. Massa juga menuntut Ketua DPRD Sultra, Laode Tariala, hadir secara langsung memberikan klarifikasi.
Namun, lantaran tak kunjung ditemui, mahasiswa kemudian bergerak masuk dan menduduki kursi rapat paripurna DPRD Sultra. Mereka bahkan menggelar paripurna tandingan sebagai tindak lanjut aspirasi yang sebelumnya disampaikan pada 1 September 2025.
Penulis : Novrizal
