CAPOT – CERITA POLITIK FNEWS.ID
Kepala daerah punya kewenangan. Partai punya mesin. Pengusaha punya modal. Tokoh punya jaringan. Tetapi, siapa yang sesungguhnya mampu mengarahkan perjalanan politik Sulawesi Tenggara?
Membaca Politik dari Balik Cerita
KENDARI – Ada sebuah kekeliruan yang sering terjadi ketika politik daerah dibaca: kita terlalu cepat mengira bahwa pemilik jabatan adalah pemilik seluruh kekuasaan.
Gubernur punya kewenangan. Bupati dan wali kota memiliki pemerintahan. Anggota DPRD mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. Partai politik mempunyai kendaraan elektoral.
Tetapi politik tidak sesederhana struktur organisasi pemerintahan.
Di luar ruang resmi kekuasaan, ada pengusaha dengan sumber daya ekonomi, tokoh masyarakat dengan pengaruh sosial, organisasi dengan jaringan hingga akar rumput, serta figur-figur yang mungkin tidak selalu berada di depan kamera tetapi mempunyai kemampuan menggerakkan orang.
Maka pertanyaan CAPOT bukan:
“Siapa yang mengendalikan politik Sultra?”
Pertanyaannya lebih sederhana, sekaligus lebih sulit:
“Siapa saja yang memiliki modal untuk memengaruhi arah politik Sultra?”
Di situlah cerita sebenarnya dimulai.
FAKTA
Politik Sultra Memiliki Panggung yang Besar
Pada Pilkada 2024, pasangan Andi Sumangerukka–Hugua ditetapkan KPU Sulawesi Tenggara sebagai pasangan gubernur dan wakil gubernur terpilih untuk periode 2025–2030, setelah memperoleh 775.183 suara atau 52,39 persen suara sah. (KPU Sultra)
Artinya, terdapat mandat elektoral yang kuat.
Tetapi kemenangan dalam pemilu hanya menjawab satu pertanyaan:
“siapa yang memenangkan suara”
Ia belum sepenuhnya menjawab pertanyaan berikutnya:
“siapa yang mempunyai pengaruh terhadap proses politik setelah pemilu?”
Karena setelah surat suara dihitung, arena politik bergeser.
Dari kampanye ke pemerintahan.
Dari panggung terbuka ke ruang kebijakan.
Dari baliho ke anggaran.
Dari janji politik ke keputusan konkret.
Dan pada tahap inilah ukuran kekuasaan menjadi lebih kompleks.
CERITA
Politik Tidak Berhenti di Hari Pencoblosan
Bayangkan politik Sultra sebagai sebuah kendaraan.
Jabatan adalah kemudi.
Partai adalah mesin.
Jaringan adalah roda yang membuat kendaraan tetap bergerak.
Massa adalah energi politik.
Narasi adalah peta yang menentukan ke mana kendaraan diarahkan.
Sementara modal ekonomi adalah bahan bakar yang memungkinkan banyak aktivitas politik berlangsung.
Tidak satu pun dari unsur itu sendirian cukup untuk menjelaskan seluruh permainan.
Seorang kepala daerah mempunyai kewenangan, tetapi tanpa birokrasi yang bekerja, kebijakan akan sulit dijalankan.
Partai mempunyai struktur, tetapi tanpa figur yang dipercaya masyarakat, mesin politik belum tentu efektif.
Pengusaha mempunyai modal, tetapi modal ekonomi tidak otomatis berubah menjadi suara.
Tokoh mempunyai jaringan, tetapi jaringan tanpa narasi yang kuat bisa kehilangan daya tarik.
Dan seorang figur yang sangat populer belum tentu memiliki organisasi yang mampu mengubah popularitas menjadi kemenangan.
Karena itu, kekuasaan politik pada dasarnya adalah kemampuan mengubah sumber daya menjadi pengaruh.
TOKOH
Siapa yang Bermain di Dalamnya?
CAPOT tidak akan membuat daftar tokoh berdasarkan asumsi tentang siapa “menguasai” politik.
Yang lebih penting adalah mengidentifikasi jenis aktor dan modal yang mereka miliki.
- Kepala Daerah dan Pemerintah
Mereka memiliki kekuasaan formal.
Ada kewenangan membuat kebijakan, mengatur birokrasi, menyusun program dan menentukan prioritas pembangunan sesuai batas kewenangan yang diberikan undang-undang.
Tetapi kekuasaan formal selalu berhadapan dengan realitas politik.
Pemerintah harus berinteraksi dengan DPRD, partai politik, pemerintah pusat, dunia usaha dan masyarakat.
- Partai Politik
Partai adalah pintu utama menuju kontestasi elektoral.
Partai mempunyai struktur, kader, jaringan dan mekanisme pencalonan.
Tetapi kekuatan partai tidak selalu identik dengan kekuatan figur.
Di beberapa daerah, figur bisa lebih populer daripada partainya.
Di tempat lain, justru mesin partai yang menjadi penentu.
- Dunia Usaha
Dalam ekonomi Sultra yang semakin terkait dengan pertambangan dan industri pengolahan, dunia usaha merupakan salah satu aktor ekonomi penting.
BPS mencatat ekonomi Sultra tumbuh 5,79 persen pada 2025, sementara sektor industri pengolahan tumbuh 14,91 persen. PDRB Sultra pada 2025 mencapai Rp204,33 triliun atas dasar harga berlaku. (BPS Sultra)
Besarnya aktivitas ekonomi berarti semakin besar pula pentingnya hubungan yang sehat antara pemerintah dan dunia usaha.
Tetapi hubungan itu harus dibangun dengan transparansi.
Sebab ketika modal ekonomi bertemu dengan kebijakan publik, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang harus diawasi, bukan diasumsikan hilang.
- Tokoh Masyarakat
Ada pula kekuasaan yang tidak tertulis dalam struktur pemerintah.
Tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, akademisi, aktivis, kelompok profesi dan figur komunitas dapat mempunyai pengaruh besar terhadap opini publik.
Kekuasaan jenis ini tidak selalu terlihat.
Tetapi ketika sebuah isu berkembang, merekalah yang kadang menentukan bagaimana sebuah masyarakat memaknai isu tersebut.
PETA
Enam Modal Kekuasaan Berdasarkan CAPOT
Inilah kerangka utama CAPOT untuk membaca politik Sultra:
Tetapi diagram tersebut jangan dibaca sebagai hubungan otomatis.
Modal ekonomi tidak otomatis menghasilkan partai.
Partai tidak otomatis menghasilkan massa.
Jabatan tidak otomatis menghasilkan popularitas.
Popularitas tidak otomatis menghasilkan kemenangan.
Yang menarik justru adalah bagaimana satu modal memperkuat modal lainnya.
ANALISIS CAPOT
- JABATAN – Kekuasaan Formal
Jabatan adalah bentuk kekuasaan yang paling mudah dilihat.
Gubernur, bupati, wali kota, anggota DPRD dan pejabat pemerintahan mempunyai otoritas yang diatur secara formal.
Namun jabatan juga mempunyai batas.
Seorang kepala daerah dapat mengeluarkan kebijakan, tetapi kebijakan itu harus berjalan melalui sistem hukum, anggaran, birokrasi, serta interaksi dengan lembaga lain.
Karena itu:
Jabatan memberikan kewenangan, bukan kebebasan tanpa batas.
Dalam konteks pemerintahan Sultra saat ini, tantangan terbesarnya justru terletak pada bagaimana kekuasaan formal diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- PARTAI – Mesin yang Mengubah Dukungan Menjadi Kekuasaan
Demokrasi elektoral membutuhkan organisasi.
Popularitas seorang tokoh dapat membuka pintu, tetapi partai membantu menyediakan struktur untuk masuk ke arena.
Partai memiliki:
kader, struktur daerah, saksi, jaringan politik, komunikasi dan kendaraan pencalonan.
Namun ada persoalan lain.
Semakin besar kekuatan partai, semakin penting pula mekanisme internalnya.
Siapa yang menentukan calon?
Bagaimana koalisi dibentuk?
Bagaimana kebijakan partai ditentukan?
Dan sejauh mana kepentingan masyarakat benar-benar menjadi pertimbangan?
Pertanyaan itu jauh lebih penting daripada sekadar menghitung berapa kursi yang dimiliki.
- MODAL EKONOMI – Bahan Bakar, Bukan Setir
Membahas modal ekonomi dalam politik tidak berarti menuduh setiap pengusaha yang berhubungan dengan politik sebagai pelaku pelanggaran.
Dalam demokrasi, dunia usaha adalah bagian dari masyarakat.
Masalah muncul ketika hubungan ekonomi dan politik menghasilkan konflik kepentingan, keputusan yang tidak transparan, atau perlakuan yang tidak setara.
Sultra mempunyai alasan khusus untuk memberikan perhatian pada isu ini.
Ekonominya berkembang kuat dan industri pengolahan tumbuh pesat. (BPS Sultra)
Semakin besar nilai ekonomi yang dipertaruhkan, semakin besar pula kebutuhan terhadap transparansi.
Karena itu pertanyaan yang sehat bukan:
“Siapa pengusaha yang punya hubungan dengan politik?”
Melainkan:
“Apakah hubungan antara dunia usaha dan pemerintah berlangsung transparan, sesuai aturan, dan bebas konflik kepentingan?”
- JARINGAN – Kekuasaan yang Tidak Selalu Kelihatan
Ada orang yang tidak memegang jabatan apa pun.
Tetapi teleponnya dijawab banyak orang.
Pertemuan yang ia hadiri dihadiri tokoh dari berbagai kelompok.
Ketika ia berbicara, banyak orang mendengarkan.
Itulah modal jaringan.
Jaringan terbentuk dari hubungan panjang:
keluarga, organisasi, profesi, komunitas, birokrasi, politik, bisnis, tokoh agama dan masyarakat.
Jaringan juga membuat politik daerah tidak pernah benar-benar linear.
Seorang figur bisa kehilangan jabatan tetapi tetap mempunyai pengaruh.
Sebaliknya, seseorang bisa memperoleh jabatan tetapi belum mempunyai jaringan yang kuat.
- MASSA – Ketika Pengaruh Harus Menjadi Suara
Pada akhirnya, demokrasi kembali kepada masyarakat.
Massa adalah pembuktian apakah jaringan dan narasi benar-benar mampu menghasilkan dukungan.
Tetapi massa juga bukan angka yang statis.
Pemilih dapat berubah.
Pilihan politik dapat bergeser.
Tokoh yang hari ini populer tidak otomatis populer lima tahun kemudian.
Menariknya, data sosial-ekonomi memberikan konteks penting.
BPS mencatat jumlah penduduk miskin Sultra pada September 2025 sebesar 295,31 ribu orang atau 10,14 persen, sementara Gini Ratio berada di 0,357. (BPS Sultra)
Artinya, politik tidak boleh hanya berbicara tentang siapa yang memiliki jabatan.
Ia juga harus berbicara tentang bagaimana kebijakan dirasakan oleh masyarakat.
- NARASI – Senjata yang Menentukan Cara Orang Melihat Realitas
Inilah modal kekuasaan yang sering paling diremehkan.
Politik bukan hanya soal apa yang terjadi.
Politik juga soal:
bagaimana orang memahami apa yang terjadi.
Pertumbuhan ekonomi bisa diceritakan sebagai keberhasilan pembangunan.
Tetapi kelompok lain bisa membicarakannya dari sisi lingkungan.
Investasi dapat dilihat sebagai lapangan kerja.
Tetapi masyarakat tertentu bisa menilainya dari perubahan ruang hidup.
Kebijakan yang sama bisa melahirkan dua cerita berbeda.
Dan siapa yang memenangkan pertarungan narasi sering kali mempunyai keunggulan dalam membentuk opini publik.
Di era media sosial, perang narasi bahkan dapat berlangsung jauh lebih cepat daripada proses kebijakan itu sendiri.
BENANG MERAHNYA
Enam modal tadi pada akhirnya saling bertemu pada satu titik:
TOKOH
Seorang tokoh politik yang kuat biasanya bukan orang yang memiliki semua modal.
Tetapi orang yang mampu menghubungkan berbagai modal tersebut.
Misalnya:
jabatan memberi legitimasi formal,
partai memberi kendaraan,
jaringan memberi akses,
modal ekonomi memberi kapasitas,
massa memberi legitimasi elektoral,
dan narasi memberi alasan kepada masyarakat untuk percaya.
Tetapi ada satu modal yang belum ada dalam diagram.
KINERJA.
Sebab kinerja adalah tempat seluruh modal itu diuji.
CAPOT Menambahkan Modal Ketujuh:
KINERJA
Ini penting untuk membedakan politik sebelum dan sesudah pemilu.
Sebelum pemilu, seorang tokoh dapat menjual harapan.
Setelah menang, harapan berubah menjadi tuntutan.
Masyarakat akan bertanya:
Apakah pelayanan membaik?
Apakah lapangan kerja bertambah?
Apakah pembangunan terasa?
Apakah lingkungan terlindungi?
Apakah pemerintahan transparan?
Di sinilah legitimasi mulai diuji.
Karena suara dapat memenangkan seseorang sekali. Tetapi kinerja menentukan apakah kepercayaan dapat dipertahankan.
SKENARIO
Ke Mana Politik Sultra Bergerak?
CAPOT melihat setidaknya empat kemungkinan.
SKENARIO PERTAMA – Politik Jabatan
Kekuatan politik bertumpu terutama pada struktur pemerintahan dan partai.
Dalam skenario ini, penguasaan institusi menjadi modal terbesar.
SKENARIO KEDUA – Politik Jaringan
Tokoh-tokoh dengan jaringan sosial yang kuat semakin menentukan.
Politik bergerak dari struktur formal ke hubungan informal.
SKENARIO KETIGA – Politik Kinerja
Pemilih mulai semakin pragmatis terhadap hasil pemerintahan.
Isu pelayanan publik, pekerjaan, ekonomi dan lingkungan menjadi lebih menentukan dibanding sekadar identitas politik.
SKENARIO KEEMPAT – Politik Narasi
Media sosial membuat kemampuan membangun cerita menjadi semakin dominan.
Tokoh yang paling mampu membentuk persepsi dapat mempunyai keuntungan politik bahkan sebelum kontestasi dimulai.
Kemungkinan terbesar justru bukan salah satu dari empat skenario tersebut.
Melainkan:
percampuran semuanya.
PENUTUP
Jadi, Siapa yang Memegang Setir?
Mungkin jawabannya bukan satu orang.
Bukan semata gubernur.
Bukan semata ketua partai.
Bukan semata pengusaha.
Bukan semata tokoh masyarakat.
Dan bukan pula sekadar pemilih.
Setir politik Sultra berada pada titik pertemuan berbagai kekuatan.
Jabatan menyediakan kewenangan.
Partai menyediakan kendaraan.
Jaringan menyediakan akses.
Modal ekonomi menyediakan kapasitas.
Massa menyediakan dukungan.
Narasi menyediakan arah persepsi.
Dan akhirnya, kinerja menentukan apakah semua modal tersebut menghasilkan kepercayaan.
Karena itu, CAPOT tidak ingin buru-buru menunjuk siapa yang paling berkuasa.
Kami justru ingin mengajak pembaca melihat peta kekuatannya.
Sebab dalam politik, orang yang duduk di kursi belum tentu memegang seluruh kendali.
Dan orang yang tidak terlihat di panggung belum tentu tidak memiliki pengaruh.
CAPOT – CERITA POLITIK FNEWS.ID
Membaca Politik dari Balik Cerita.
Pertanyaan untuk pembaca:
Menurut Anda, dari enam modal kekuasaan CAPOT– Jabatan, Partai, Modal Ekonomi, Jaringan, Massa, dan Narasi — mana yang paling menentukan arah politik Sulawesi Tenggara hari ini?
Catatan Redaksi CAPOT
Tulisan ini merupakan analisis, bukan tuduhan terhadap individu, partai, perusahaan, atau kelompok tertentu. Kerangka “enam modal kekuasaan” merupakan alat analisis CAPOT untuk membaca distribusi pengaruh politik; ia tidak dimaksudkan sebagai bukti bahwa aktor tertentu mengendalikan kebijakan. Data ekonomi, kemiskinan dan ketimpangan dalam tulisan ini menggunakan rilis resmi BPS Sulawesi Tenggara, sedangkan hasil Pilkada 2024 merujuk pada penetapan resmi KPU Sultra. (BPS Sultra)
