KENDARI, FNEWS.id – Pemerintah Kota Kendari tetap bersikukuh mengambil sikap tegas menegakkan aturan yang berlaku dalam mengembalikan fungsi ruang kawasan eks MTQ menjadi ruang terbuka hijau (RTH).
Olehnya itu, Pj Wali Kota Kendari Muhammad Yusup, mengajak Forkopimda, Kepala OPD terkait, camat, lurah serta RT dan RW mengikuti rapat koordinasi di ruang rapat Wali Kota Kendari, guna membahas pelanggaran ruang di kawasan eks MTQ. Senin (20/5/2024).
Dalam rapat koordinasi tersebut, Muhammad Yusup menegaskan akan menertibkan PKL di kawasan eks MTQ, sebagai upaya untuk mengembalikan kawasan tersebut ke fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau.
“Kami sudah resah dengan kondisi ini, Kami tidak mau kota ini kumuh, kota ini tidak tertib, kota ini menjadi semrawut. Pemerintah Kota merasa perlu mengambil tindakan tegas untuk mengembalikan kawasan eks MTQ ke fungsinya sebagai Ruang Terbuka Hijau,” tegas Muhammad Yusup.
Yusup bilang, Pemerintah Kota Kendari telah melakukan berbagai tahapan, mulai dari sosialisasi kepada para pedagang, pemberian teguran, penyegelan dan bahkan pemutusan listrik bagi mereka yang masih bandel berjualan di tempat yang dilarang.
“Rencananya penertiban akan dilakukan Rabu (22/5/2024) ini, mencakup enam blok di kawasan eks MTQ,” ucapnya.
Kendati demikian, Pj Wali Kota Kendari juga menekankan bahwa penertiban akan dilakukan dengan pendekatan yang humanis dan berdasarkan kemanusiaan. Bahkan untuk pedagang yang masih ingin berjualan, Pemkot Kendari telah menyediakan beberapa alternatif lokasi, yaitu pasar PKL, Pasar Wua-wua, dan Pasar Sentral Kendari.
“Silakan pedagang berjualan di lokasi-lokasi tersebut yang sudah disediakan, karena pasar-pasar itu masih banyak yang kosong,” katanya.
Setelah penertiban di kawasan eks MTQ, operasi serupa akan dilanjutkan di beberapa lokasi lain, termasuk Jalan Lawata, Pasar Panjang, Kendari Beach dan depan Pertamina Tapak Kuda. Langkah ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan Pemkot Kendari untuk menata kota agar lebih rapi, bersih, dan nyaman bagi warganya.
Menurutnya, kondisi saat ini hampir semua ruas jalan di kawasan Kota Kendari dipenuhi oleh Pedagang Kaki Lima (PKL), sementara pasar yang tersedia justru kosong. Penertiban ini dianggap sangat penting karena dampak negatif yang timbul dari kegiatan berjualan di bahu jalan, termasuk kecelakaan yang baru-baru ini terjadi di depan Bahteramas.
Dukungan terhadap penertiban ini juga datang dari DPRD Kota Kendari. Ketua Komisi III DPRD Kota Kendari Rajab Jinik menegaskan mendukung langkah yang diambil pemerintah Kota Kendari menertibkan PKL yang berjualan di kawasan eks MTQ.
Menurutnya, untuk menata Kota Kendari menjadi lebih baik butuh ketegasan pemerintah. Kemudian penertiban harus dilakukan secara menyeluruh temasuk pedagang di sekitar kampus UHO yang menjual di bahu jalan.
“Program pak Pj Wali Kota Kendari untuk merapikan semua pelanggaran tata ruang di Kota Kendari, harus kita beri apresiasi,” ungkap Rajab.
Politisi partai Golkar ini bilang, kita bisa melihat kota ini kembali ke roh sesungguhnya, karena pembiaran selama ini menjadikan kota kita jadi kumuh.
Sebagai informasi, rencana penertiban ini akan melibatkan sekira seribuan personel Sat Pol PP, serta di backup TNI dan Polri.
