Oleh: Muhammad Arsy Jailolo (Ketua Bidang Hubungan Internasional PB HMI)
Proses kehidupan kebangsaan dibangun dari aspek solidaritas hubungan antara masyarakat negara. Negara sebagai wadah interaksi kehidupan, mencerminkan sebuah entitas bangsa. Sama seperti Indonesia, yang merupakan sebuah negara besar kepulauan dan berada diantara dua benua dan dua samudera. Benua Asia dan Benua Australia, serta Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Selain daripada itu, Indonesia adalah negara yang memiliki etnis suku yang sangat banyak bahkan berjumlah ribuan, membentang dari Sabang ke Merauke dan Miangas hingga Pulau Rote. Hal ini mengakibatkan pertumbuhan manusia begitu sangat cepat di Indonesia, bahkan bonus demograsi juga sangat meningkat. Sehingga dapat kita lihat, heterogennya kehidupan di Indonesia, mencerminkan bahwa Bangsa ini memiliki identitas yang besar. Indonesia sebagai negara, lahir dari sebuah kemandirian proses, juga memiliki interaksi dengan dunia Internasional, bahkan Ketika sebuah negara baru lahir dan memproklamasikan kemerdekaannya, juga membutuhkan pengakuan secara de Facto dan De Jure oleh Negara lain yang telah ada. Sehingga setiap negara, juga tak sedikit lahir dan berdiri karena adanya dukungan dari dunia Internasional. Di Indonesia terkenal beberapa tokoh-tokoh pergerakan nasional yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia dari meja-meja diplomasinya, seperti Soekarno, Mohammad Hatta, Sutan Sjahrir, Haji Agus Salim, Achmad Soebardjo, Mohamad Roem, Soejatmoko, Charlem Tambu, LN Palar, Soemitro Djojohadikusumo. Setiap rezim kepemimpinan Presiden di Indonesia juga memiliki ciri khas dalam proses politiknya masing-masing. Indonesia dikenal dengan politik bebas aktifnya, yang menempatkan segala bentuk aspek pembahasan tanpa Batasan dalam berinteraksi dengan blok negara manapun.
Menakar Langkah Awal Presiden Prabowo
Saat ini pasca Pemilihan presiden Tahun 2024, Presiden Republik Indonesia terpilih dan baru saja dilantik Bapak Presiden Prabowo Subianto, memulai sebuah era baru estafet kepemimpinan Bangsa Indonesia. Hal ini akan mencerminkan sebuah babak baru dalam metode ciri khas hubungan politik Indonesia di Dunia Internasional. Kita ketahui interaksi hubungan juga ada bersifat bilateral antara kedua negara, melihat aspek proses kebutuhan dan kepentingan antara kedua negara di bidang Pendidikan. Multilateral juga merupakan sebuah konsep hubungan antara banyak negara dalam proses regional Kawasan dan antara benua. Sehingga dapat melihat juga dari kepentingan antara negara dalam satu bidang, contohnya dibentuknya berbagai organisasi dan juga forum internasional antara negara dalam satu aspek. Seperti G20, G7, APEC, WTO, OIC dan masih ada beberapa lagi.
Setelah dilantik menjadi Presiden Indonesia, Prabowo Subianto Melakukan kunjungan Luar Negeri kenegaraan pertama kali. Tiongkok, Amerika Serikat, Peru, Brasil, Inggris, dan Timur Tengah Uni Emirat Arab.
Melihat perjalanan sebuah bangsa tidak terlepas dari sikap perjalanan politik luar negerinya. Masa depan bangsa Indonesia tidak terlepas dari sikap-sikap dan interaksi dunia internasionalnya. Oleh karena itu, pada Indonesia sebaiknya memiliki perencanaan dan tindakan sikap politik luar negeri dan tepat pada kebutuhan dalam interaksi nasional. Bahkan di awal pemerintahan Presiden Prabowo, dia mengutus Menteri Luar Negeri Sugiono, melakukan kunjungan di agenda BRICS
Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia bergabung dengan BRICS itu saat mewakili Presiden Prabowo Subianto di KTT BRICS di Kazan, Rusia. Sugiono awalnya menyampaikan rasa terima kasih dan permohonan maaf dari Prabowo yang tak bisa hadir langsung di Rusia.
“I would like to thank you for the invitation to President Prabowo Subianto to attend this distinguished summit and allow me to convey the regards and the greetings of President Subianto (Saya ingin mengucapkan terima kasih atas undangan Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk menghadiri pertemuan puncak yang terhormat ini dan izinkan saya menyampaikan salam dan hormat dari Presiden Subianto),” ucap Sugiono, analisa kami dari PB HMI, pemerintah wajib memikirkan dampak yang akan terjadi dari langkah tersebut.
Saran Dan Sikap PB HMI
Ketua Bidang Hubungan Internasional Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) Muhammad Arsyi Jailolo, menganalisa, dengan melihat situasional global saat ini, dan Indonesia memasuki fase kepemimpinan negara yang baru dan berubah, sebaiknya foreign policy initiatives (inisiatif kebijakan luar negeri). Dimana kita memerlukan beberapa inisiatif kebijakan luat negeri yang sifatnya akomodatif bagi kepentingan rakyat Indonesia, kawasan regional dan dunia tentunya, hal ini dikarenakan guna kita dapat menjalankan cita-cita Bangsa Indonesia melalui Undang-undang Dasar 1945 dan Pancasila. Kemandirian pangan dan juga industri adalah hal yang sangat terpenting jika kita ingin menjadi bangsa yang besar, Bangsa yang besar adalah bangsa yang dapat mementingkan status kesejahteraan rakyatnya.
Problematika Lingkungan Hidup
Selain daripada itu dalam melihat berbagai problematika lingkungan hidup, secara eskalasi global saat ini menjadi perhatian, aktivitas negara negara produksi dengan pertambangan dan industri serta efek geopolitik, mengakibatkan banyaknya dampak permasalahan ke lingkungan hidup.
Indonesia sebagai negara khatulistiwa harus menjalankan perannya, berbagai permasalahan global yang dimulai dari permasalahan kemanusiaan, penjajahan, konflik horizontal, dan geopolitik. Mengharuskan kita dapat berperan sebagai kelompok negara yang membela kepentingan masyarakat minoritas.
Pelibatan Organisasi Kemahasiswaan dan Pemuda Sebagai Langkah Soft Diplomacy
Kami rasa pelibatan organisasi mahasiswa dan pemuda di Indonesia juga sangat penting dalam soft diplomacy, kelompok-kelompok ini dapat berperan menjalankan tugas diplomasi antara kelompok masyarakat di berbagai negara negara sahabat, guna mewujudkan cita cita negara dalam setiap kebijakan dalam proses Bilateral dan Multilateral.
Penekanan Utama juga kami sampaikan dengan maraknya kejadian perdagangan manusia (Human Trafficking) yang melibatkan WNI kita menjadi korban, dengan dalih pekerjaan, mereka dipaksa menjalankan pekerjaan yang tidak sesuai, kejadian di Myanmar dan Kamboja. Hal ini telah masuk dalam TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang), hal ini sama halnya dengan perbudakan. Oleh karena itu Presiden Republik Indonesia harus menyelematkan mereka, begitupun Tenaga Kerja Indonesia (TKI) kita yang mengalami kekerasan di luar negeri, Presiden wajib memastikan keselamatan rakyatnya di luar negeri.
Permasalahan di Asean saja, minoritas Muslim Patani di Thailand, Rohingya di Myanmar, dan Moro di Filipina sampai saat ini belum selesai. Indonesia yang saat ini masih menjadi pemimpin ASEAN, Harus berperan aktif menyelesaikan permasalahan tersebut yang bertahun tahun belum selesai, sehingga kami menilai hasil dari kunjungan luar negeri Bapak Presiden Prabowo Subianto harus memiliki hasil untuk kepentingan rakyat dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia, selain daripada itu problematika imigran ilegal dan juga pengungsi sampai saat ini belum terselesaikan, dimana peran dari UNHCR dan PBB dalam mengelola mereka.
Permasalahan laut china Selatan yang sampai saat ini juga mengancam kedaulatan negara kita, khususnya dekat wilayah Natuna. Dalam kawasan Laut China Selatan, khususnya di antara gugusan pulau-pulau dan terumbu karang terdapat kandungan cadangan minyak dan gas bumi yang cukup besar. Selain itu, kawasan LCS juga menjadi sangat strategis ditinjau dari sisi jalur transportasi untuk pelayaran internasional, khususnya untuk angkutan minyak bumi dan gas yang menyambungkan dua samudera, yaitu Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik. Sehingga konsekuensinya, jalur yang menyambungkan dua samudera ini menjadi inti dari kepentingan negara-negara di kawasan LCS dan/atau penggunanya yang akan memastikan bahwa pasokan energi dimaksud dapat berlangsung tanpa hambatan, sehingga Indonesia wajib menjadi Play maker dalam penyelesaian konflik tersebut.
Oleh karena itu Himpunan Mahasiswa Islam, memberikan saran kepada Pemerintah Republik Indonesia melalui kementrian luar negeri, untuk tetap selalu melaksanakan soft diplomacy dengan pelibatan seluruh aspek golongan kepemudaan baik organisasi kemahasiswaan maupun kepemudaan.
