Oleh: Novrizal R Topa
FNEWS.ID – Jika suatu hari Anda berdiri di bawah lengkung beton Ir. Sutami, lalu menengadah ke simpul jalan yang kita kenal sebagai Jembatan Semanggi, barangkali Anda tak akan membayangkan bahwa arsitek kebijakan di balik proyek-proyek raksasa itu pernah menampung air hujan dengan ember di ruang tamunya sendiri.
Ia menjabat selama 14 tahun (1964-1978), melewati dua zaman, dari era Soekarno hingga Soeharto. Di tangannya, bendungan, jalan raya, dan gedung-gedung negara berdiri sebagai simbol kemajuan. Namun di rumah dinasnya, atap bocor dibiarkan karena gaji tak cukup untuk memperbaikinya. Listriknya pernah diputus karena tagihan tertunda. Ia menolak “uang terima kasih” dari kontraktor, menolak mobil mewah dari pengusaha.
Bagi Sutami, beton boleh kokoh, tapi nurani harus lebih kokoh lagi.
Di Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara, ribuan kilometer dari riuh ibu kota, sebuah stadion sepak bola berdiri dengan cerita yang berbeda. Stadion itu semestinya menjadi ruang bagi mimpi anak-anak kampung, dimana nanti tempat sepatu bola pertama menginjak rumput, tempat teriakan gol menggema di senja hari, tempat orang tua duduk di tribun sambil tersenyum bangga.
Namun kini, nama stadion itu lebih sering disebut dalam konteks yang pahit.
Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Muna menetapkan lima tersangka dalam dugaan korupsi pembangunan Stadion Sepak Bola Raha tahun anggaran 2022-2023. Kerugian negara ditaksir mencapai Rp 15,2 miliar. Angka yang bagi sebagian orang mungkin sekadar deretan digit. Tetapi bagi masyarakat, itu bisa berarti lapangan latihan yang layak, beasiswa atlet muda, perbaikan sekolah, atau layanan kesehatan yang lebih baik.
Di sebuah sore di Raha, seorang bocah bernama La Ege, dengan sepatu bolanya sudah menipis di bagian depan, masih datang ke sekitar stadion. Ia berdiri dari kejauhan, memandangi bangunan yang seharusnya menjadi panggung mimpinya.
“Katanya mau bagus sekali,” ucapnya pelan.
Ia tak mengerti apa itu anggaran, apa itu proyek, apa itu kerugian negara. Ia hanya tahu satu hal: lapangan itu belum sepenuhnya menjadi miliknya.
Kontras antara dua kisah ini seperti dua cermin yang saling berhadapan.
Di satu sisi, seorang menteri yang memegang ribuan proyek di masanya, tetapi memilih nol rupiah untuk dirinya. Di sisi lain, proyek daerah yang justru diduga menjadi ladang bagi-bagi porsi.
Ir. Sutami pernah berada pada posisi yang jauh lebih “basah” daripada siapa pun yang mengurus proyek stadion di kabupaten. Ia bisa saja mengambil satu persen dari nilai proyek besar, dimana hal ini cukup untuk menjadikannya konglomerat tujuh turunan. Namun ia memilih hidup sederhana, bahkan menanggung sakit tanpa ingin membebani negara.
Sementara itu, di Muna, stadion yang semestinya menjadi simbol kebanggaan justru tercatat dalam berita hukum. Beton yang harusnya mempersatukan sorak-sorai berubah menjadi bahan perbincangan di warung kopi tentang siapa tersangka, tentang berapa miliar yang hilang, tentang siapa yang bertanggung jawab.
Dari kisah ini bukan semata pada angka Rp 15,2 miliar. Tetapi pada rasa kehilangan yang tak tercatat dalam audit.
Seorang penjual es di sekitar stadion mungkin berharap keramaian pertandingan bisa menambah penghasilannya.
Seorang guru olahraga mungkin membayangkan turnamen pelajar yang meriah.
Seorang ibu mungkin bermimpi anaknya dikenal karena prestasi, bukan karena kisah pilu fasilitas yang mangkrak atau tak sesuai harapan.
Korupsi, bila benar terjadi, tidak hanya merugikan negara secara administratif. Ia merusak kepercayaan. Ia mencuri harapan yang bahkan belum sempat tumbuh.
Kisah Ir. Sutami seperti suara lirih dari masa lalu yang menegur masa kini. Ia membuktikan bahwa jabatan tidak identik dengan kemewahan. Bahwa kekuasaan tidak harus berujung pada penumpukan harta. Bahwa membangun negeri adalah soal integritas, bukan sekadar menyelesaikan proyek fisik.
Stadion Muna masih berdiri, meski belum rampung. Ia bisa saja kelak menjadi arena penuh sorak, tempat anak-anak daerah mengukir prestasi. Tetapi agar itu terjadi, yang harus dibangun bukan hanya dinding dan tribun, melainkan juga kepercayaan publik.
Sebab sejarah selalu mencatat dua jenis warisan.
Ada warisan berupa bangunan megah yang berdiri puluhan tahun.
Dan ada warisan berupa nama baik yang hidup lebih lama dari beton mana pun.
Ir. Sutami memilih warisan kedua.
Pertanyaannya kini: warisan apa yang ingin ditinggalkan oleh para pengelola pembangunan hari ini?
